Amerika Serikat melarang ekspor F-22 ke negara lain mana pun, termasuk sekutu terdekatnya, berdasarkan amandemen legislatif yang dikenal sebagai "Amandemen Patuh," yang dimasukkan dalam Undang-Undang Alokasi Anggaran Departemen Pertahanan tahun 1998 dan melarang penggunaan dana federal apa pun untuk menyetujui penjualan pesawat atau memberikan lisensi untuk ekspor.

Jalur produksi pesawat ditutup pada tahun 2011 setelah total 195 pesawat diproduksi, termasuk 187 pesawat operasional, dalam keputusan yang terkait dengan biaya tinggi dan peralihan ke program lain seperti "F-35".

Larangan ekspor ini tidak hanya terkait dengan biaya, tetapi juga dengan sensitivitas teknologi yang disematkan pada pesawat, khususnya teknologi siluman, integrasi sistem sensor, dan mesin propulsi canggih.

Dalam hal ini, F-22 bukan hanya jet tempur canggih, tetapi sistem komprehensif yang dirancang untuk membangun superioritas udara total dan mengurangi kemampuan musuh untuk membalas sejak awal.

"Ketika Washington memilih untuk mengerahkan pesawat ini di wilayah yang rawan konflik, pesannya bukan hanya teknis, tetapi pada dasarnya strategis," tulis ulasan Khbrn dalam kesimpulannya.