PM Jepang Sanae Takaichi Ogah Sebut Serangan AS ke Iran Melanggar Hukum

Ringkasan Berita:

• Sanae Takaichi menolak memberikan penilaian hukum atas serangan AS-Israel ke Iran dengan alasan Jepang masih kekurangan informasi terperinci
• Pemimpin Partai Komunis Jepang, Tomoko Tamura, mendesak pemerintah untuk mengecam serangan tersebut karena dinilai melanggar Piagam PBB dan mengancam tatanan perdamaian dunia.
• PM Takaichi justru menyoroti kebuntuan negosiasi nuklir antara AS dan Iran sebagai penyebab konflik saat in

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan sikap pemerintahannya untuk tidak memberikan penilaian hukum terkait serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Dikutip dari Asahi Shimbun, hal ini disampaikan Sanae dalam sidang parlemen pada Senin (2/3/2026).

Meski terus didesak oleh anggota parlemen oposisi, Takaichi secara tegas tak mau mengkategorikan serangan AS ke Iran sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional

Sosok pimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) ini berdalih bahwa keputusan tersebut ia ambil karena Jepang masih kekurangan informasi untuk menarik kesimpulan hukum.

“Kami tidak memiliki informasi terperinci, termasuk apakah ini (serangan AS) merupakan tindakan membela diri atau tidak." ungkap Sanae saat berbicara di hadapan Komite Anggaran Majelis Rendah, 

Karena hal tersebut, Takaichi menyatakan keraguan pemerintah dalam menentukan status hukum dari serangan yang dilancarkan pada hari Sabtu lalu (28/2/2026).

"Negara kami akan menahan diri dari memberikan penilaian hukum,” ujar Takaichi menanggapi desakan pihak oposisi mengenai legalitas serangan tersebut.

Pernyataan Sanae Dikritik Oposisi

Adapun pernyataan Sanae ini muncul sebagai respons atas kritik tajam dari pemimpin Partai Komunis Jepang, Tomoko Tamura.

Dalam argumennya, Tamura menekankan bahwa serangan pendahuluan AS terhadap negara berdaulat merupakan ancaman bagi tatanan dunia.

“Penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa dan larangan penggunaan kekerasan adalah prinsip fundamental dari Piagam PBB dan hukum internasional,” tegas Tamura.

Baca juga: Kontroversi Katalog Hadiah PM Jepang Sanae Takaichi Buat Seluruh Anggota Parlemen LDP

“Jika serangan pendahuluan terhadap negara berdaulat dan penggulingan sistem negara mereka diizinkan, maka tatanan perdamaian internasional pascaperang akan runtuh." sambung politisi kelahiran 4 Juli 1965 tersebut.

Tamura pun mengkritik langkah Sanae yang dinilai melindungi kebijakan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu selaku kepala negara AS dan Israel untuk menyerang Iran.

"Tidakkah seharusnya Anda menuntut agar Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan pendahuluan mereka?” pungkas Tamura.