“Persoalan perempuan Uyghur bukan sekadar isu kemanusiaan lokal, tetapi menyangkut prinsip universal dalam sistem hak asasi manusia internasional bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang setara,” kata Astrid.

Menurutnya isu Uyghur perlu dipahami dalam kerangka yang lebih luas, termasuk melalui instrumen hukum internasional yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak perempuan.

Astrid turut menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dan komunitas akademik dalam menjaga perhatian publik terhadap isu-isu kemanusiaan global.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Campaign for Uyghurs, Rushan Abbas menyoroti berbagai laporan mengenai situasi yang dihadapi perempuan Uyghur dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Berbagai laporan internasional dan kesaksian korban menggambarkan adanya kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan perempuan Uyghur, termasuk dalam aspek keluarga, kebebasan beragama, serta hak-hak reproduksi.

Rushan menilai bahwa dalam situasi seperti ini, perempuan Uyghur menghadapi tekanan yang berlapis karena mereka berada pada persimpangan antara isu gender, identitas etnis, dan kebebasan beragama.

“Ketika tubuh, keluarga, dan keyakinan perempuan menjadi sasaran kontrol negara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hak perempuan semata, tetapi juga martabat manusia secara keseluruhan,” ujarnya.