Ringkasan Berita:

• Laporan dari USTR menegaskan bahwa China mendominasi perdagangan barang tiruan dunia, bahkan menyumbang sekitar 93 persen nilai produk palsu yang disita oleh otoritas AS pada 2024.
• Terdapat puluhan pasar fisik dan online di berbagai negara. 
• Pelaku kini beralih ke penjualan online, sementara toko fisik hanya jadi showroom, menunjukkan sistem distribusi yang semakin canggih.
• Perdagangan barang palsu tidak hanya merugikan ekonomi global, tapi juga terkait pencurian kekayaan intelektual.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - China disebut masih mendominasi perdagangan barang palsu di pasar global, menurut laporan terbaru yang dirilis Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR).

Dikutip dari Mizzima, Selasa (17/3/2026), temuan tersebut merujuk pada laporan “Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy 2025” yang diterbitkan USTR.

Dalam laporan tersebut, China kembali disebut sebagai sumber terbesar produk palsu di dunia.

Temuan ini menempatkan China di pusat perdagangan global barang tiruan, meskipun berbagai tekanan internasional dan upaya penegakan hukum telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Tinjauan USTR mengidentifikasi 37 pasar daring dan 32 pasar fisik di seluruh dunia yang diketahui terlibat atau memfasilitasi pemalsuan merek dagang skala besar dan pembajakan hak cipta.

Meski pasar-pasar tersebut tersebar di 19 negara, laporan tersebut menegaskan bahwa China tetap menjadi sumber utama barang palsu yang memasuki rantai pasokan global.

Sumber utama pemalsuan global

Menurut laporan itu, barang yang berasal dari China—termasuk yang disalurkan melalui Hong Kong—mencakup hampir 93 persen dari total nilai produk palsu yang disita oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat pada tahun fiskal 2024.

Angka tersebut dihitung berdasarkan harga eceran yang disarankan produsen, yang menunjukkan besarnya konsentrasi produksi barang palsu dalam ekosistem manufaktur China.

Temuan tersebut juga bukan hal baru.

China sebelumnya juga menempati posisi teratas dalam laporan serupa pada 2024.

Para analis menilai kondisi ini mencerminkan masalah struktural yang sulit diatasi melalui mekanisme penegakan hukum internasional.

Keberlanjutan praktik pemalsuan ini menunjukkan bahwa produksi barang tiruan telah mengakar dalam sebagian jaringan manufaktur dan distribusi di China.

Adaptasi jaringan pemalsuan

Laporan USTR juga mencatat bahwa tekanan ekonomi di China bertepatan dengan meningkatnya aktivitas pemalsuan.