Iran Ubah Peta Selat Hormuz, AS dan Israel Dihapus dari Jalur Strategis Dunia

Ringkasan Berita:

• Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelumnya bagi AS dan Israel, serta berencana membentuk “tatanan baru Teluk Persia” dengan mengecualikan pihak yang dianggap bermusuhan.
• Ketegangan meningkat setelah ancaman dari Amerika Serikat terkait pembukaan Selat Hormuz, yang direspons Iran sebagai provokasi dan “pola pikir kriminal”.
• Situasi ini memicu kontroversi politik di Amerika Serikat, sejumlah senator mengecam ancaman tersebut karena melanggar hukum internasional.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk kembali meningkat setelah Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz “tidak akan pernah kembali ke keadaan semula”, khususnya bagi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Pernyataan ini disampaikan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam sebagai bagian dari sikap keras Teheran terhadap tekanan dan ancaman militer yang terus berkembang.

Dalam unggahan di platform X, Iran menegaskan bahwa mereka tengah merancang ulang pengaturan keamanan di Teluk Persia dengan tujuan membentuk “tatanan baru” yang mengecualikan pihak-pihak yang dianggap sebagai bermusuhan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Iran tidak hanya merespons secara politik, tetapi juga sedang mempersiapkan perubahan strategi keamanan di salah satu jalur pelayaran energi paling vital di dunia.

Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur strategis yang menghubungkan pasar minyak global. Namun dalam pernyataan terbarunya, Iran menegaskan bahwa akses dan kondisi di wilayah tersebut tidak akan kembali seperti sebelumnya, terutama bagi AS dan Israel yang dianggap sebagai pihak yang meningkatkan eskalasi konflik.

Pihak militer Iran juga menyebut bahwa mereka berada pada tahap akhir persiapan operasional untuk menerapkan apa yang disebut sebagai “tatanan baru Teluk Persia”, mengindikasikan adanya perubahan besar dalam pendekatan keamanan maritim Iran di kawasan tersebut.

Respons Keras terhadap Ultimatum Amerika Serikat

Mengutip dari Al Jazeera, pernyataan Iran muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tenggat waktu bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Dalam pernyataannya, Trump bahkan mengancam akan menyerang infrastruktur vital Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Trump menyebut bahwa potensi operasi tersebut akan menjadi aksi besar yang menyasar fasilitas penting bagi kehidupan sipil di Iran.

Ancaman itu juga memperkuat kekhawatiran bahwa konflik dapat berkembang menjadi serangan skala besar yang tidak hanya menyasar militer, tetapi juga infrastruktur publik.

Baca juga: Analis: Terlepas dari Propaganda Penyelamatan Awak F-15, Iran Terbukti Masih Mampu Melawan Balik

Saat menanggapi hal tersebut, pemerintah Iran menilai tekanan tersebut sebagai bentuk provokasi yang justru memperburuk situasi keamanan di Timur Tengah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyampaikan bahwa ancaman yang dilontarkan terhadap Iran mencerminkan apa yang ia sebut sebagai “pola pikir kriminal”. 

Ia bahkan menyamakan pernyataan tersebut dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai hasutan terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pernyataan keras itu disampaikan sebagai respons atas meningkatnya tekanan politik dan militer dari pihak Amerika Serikat. Iran menegaskan bahwa segala bentuk ancaman tidak akan membuat Teheran mengubah sikap atau tunduk pada tuntutan yang diberikan.

Sebaliknya, pemerintah Iran menyatakan bahwa tekanan semacam itu justru akan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi kebijakan yang dianggap agresif.