PM Netanyahu Diseret ke Pengadilan, Jalani Sidang Korupsi di Tengah Konflik Besar

Ringkasan Berita:

• PM Netanyahu kembali jalani sidang ke-81 setelah jeda hampir 2 bulan akibat konflik dan alasan keamanan. Sidang sempat dibatalkan, namun hanya ditunda sementara dan kini berlanjut.
• Kondisi keamanan yang tidak stabil membuat jadwal sidang sering diubah, sehingga proses hukum berjalan lambat.
• Netanyahu tertekan secara hukum dan politik. Ia ajukan pengampunan ke Isaac Herzog, sementara oposisi bersatu. Jika bersalah, Netanyahu terancam 10 tahun penjara.

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali hadir di Pengadilan Distrik Tel Aviv untuk menjalani sidang ke-81 buntut kasus korupsi yang menjeratnya sejak 2020.

Kehadiran ini menjadi yang pertama dalam hampir dua bulan terakhir, setelah serangkaian penundaan yang dipicu oleh situasi keamanan dan konflik regional yang memanas hingga agenda persidangan tidak berjalan sesuai jadwal.

Sebelumnya, Netanyahu dijadwalkan menghadiri sidang pada Senin (27/4/2026). Namun, agenda itu dibatalkan secara mendadak setelah tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan penundaan dengan alasan “keamanan”.

Permintaan tersebut dikabulkan untuk sementara waktu, sehingga sidang pada hari itu tidak dilaksanakan. Meski demikian, pengadilan menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Agenda sidang hanya disesuaikan dengan kondisi yang ada, sementara perkara tetap dilanjutkan pada jadwal berikutnya.

Dengan dimulainya kembali persidangan, proses hukum terhadap Benjamin Netanyahu kini kembali berjalan, memasuki tahap lanjutan yang dinilai krusial setelah berlangsung lebih dari empat tahun.

Jejak Panjang Penundaan Sidang Netanyahu

Mengutip dari Truthout, persidangan kasus korupsi Netanyahu pertama kali dimulai pada Mei 2020, dengan tiga dakwaan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Namun, tak lama setelah dimulai, proses hukum langsung tersendat akibat pandemi COVID-19.

Pembatasan sosial dan kebijakan darurat membuat agenda sidang harus ditunda dan dijadwal ulang, sehingga memperlambat jalannya proses hukum sejak awal.

Memasuki tahun-tahun berikutnya, sidang kembali berjalan, tetapi tidak stabil. Pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti berlangsung lambat karena kompleksitas kasus serta tekanan politik yang tinggi.

Sebagai perdana menteri aktif saat itu, Netanyahu tetap menjalankan tugas pemerintahan, yang secara tidak langsung mempengaruhi jadwal dan fokus persidangan.

Baca juga: Intervensi Trump di Israel Dianggap Kelewatan, Sampai Minta Sidang Korupsi Netanyahu Dibatalkan

Memasuki 2023, situasi keamanan Israel memburuk akibat konflik regional, termasuk operasi militer di Gaza. Kondisi ini membuat perhatian pemerintah dan aparat hukum teralihkan, sehingga beberapa agenda sidang kembali tertunda.

Penundaan berlanjut ketika konflik geopolitik yang lebih luas, termasuk ketegangan dengan Iran, semakin meningkat.
 Situasi ini menciptakan ketidakpastian baru, karena stabilitas negara menjadi prioritas utama. Akibatnya, persidangan kembali mengalami jeda panjang yang memperlambat penyelesaian kasus.

Memasuki tahun 2026, sidang seharusnya digelar pada Senin (27/4/2026) namun ditunda secara mendadak saat Netanyahu dijadwalkan memberikan keterangan. Tim kuasa hukum Netanyahu menyatakan bahwa pembatalan dilakukan karena adanya kekhawatiran terkait faktor keamanan.

Meski demikian, tidak ada penjelasan rinci mengenai bentuk ancaman atau situasi spesifik yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Ketiadaan detail ini justru memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan pengamat politik Israel.

Penundaan ini terjadi di tengah situasi keamanan yang sensitif, seiring meningkatnya ketegangan regional yang melibatkan Israel dalam beberapa waktu terakhir.

Permohonan Pengampunan hingga Koalisi Penantang