Pada masa pemerintahan Biden, jumlah warga China yang menyeberang secara ilegal melalui perbatasan selatan AS melonjak dari angka yang nyaris tidak signifikan menjadi puluhan ribu. Hal ini terjadi saat ekonomi China menghadapi tekanan dan visa AS semakin sulit diperoleh akibat pembatasan era COVID-19.

Kini terdapat lebih dari 100.000 warga negara China tanpa dokumen di AS, kata pejabat tersebut. Lebih dari 30.000 di antaranya telah menerima perintah deportasi final, dan lebih dari 1.500 sudah ditahan sambil menunggu deportasi. Sebagian besar dari kelompok terakhir disebut melakukan tindak pidana lain.

Estimasi independen mengenai jumlah warga China tanpa dokumen di AS bervariasi. Migration Policy Institute menyebut pada pertengahan 2022 terdapat hingga 239.000 imigran China yang tidak memiliki izin tinggal resmi di negara tersebut.

Pejabat itu juga mengatakan negara lain dengan jumlah imigran ilegal besar di AS, termasuk India, bekerja sama penuh dengan Washington.

AS ingin Beijing menyediakan dokumen perjalanan dan menyetujui penerbangan charter Customs and Border Protection yang membawa deportan, dibiayai oleh AS, untuk mendarat di China.

Berdasarkan Section 243(d) dari Immigration and Nationality Act, AS dapat menjatuhkan sanksi visa terhadap negara yang dianggap tidak kooperatif dalam permintaan pemulangan warga. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS secara rutin memasukkan China dalam kategori tersebut.

Otoritas AS sejak era pemerintahan Obama meyakini China sengaja memperlambat penerbitan dokumen perjalanan baru bagi deportan karena tidak ingin menerima mereka kembali atau melihat isu ini sebagai alat tawar dengan Washington.

Pejabat penegak hukum AS juga mengatakan China terkadang berusaha mengaitkan permintaan deportasi Washington dengan permintaan Beijing untuk mengekstradisi buronan ekonomi atau politik yang melarikan diri ke AS.