Ukraina Usulkan Gencatan Senjata Bandara dengan Rusia, Minta Eropa Turun Tangan

Dalam kesempatan yang sama, Kallas juga menolak usulan Presiden Rusia Vladimir Putin agar mantan Kanselir Jerman Gerhard Schröder menjadi mediator Uni Eropa dalam negosiasi dengan Rusia.

Usulan “gencatan senjata bandara” dinilai sebagai langkah Ukraina untuk membuka peluang kesepakatan terbatas yang lebih realistis, di tengah sulitnya mencapai kompromi terkait isu besar seperti wilayah pendudukan, jaminan keamanan, dan masa depan keanggotaan Ukraina di NATO, seperti diberitakan Pravda.

Penasehat Zelenskyy: Ini Cara Menarik Rusia ke Kursi Perundingan

Penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak mengatakan langkah itu bisa menjadi cara yang lebih realistis untuk menarik Rusia kembali ke jalur negosiasi.

Menurutnya, usulan tersebut dapat ditawarkan kepada Moskow sebagai upaya melindungi penerbangan sipil Rusia dari dampak perang yang terus meluas.

“Kita bisa menjualnya ke Rusia dengan mengatakan: lihat, ini bukan gencatan senjata udara secara penuh, tetapi langkah untuk membantu Anda menghindari masalah dengan bandara Anda,” kata Podolyak dalam siaran televisi nasional, Selasa (13/5/2026).

Ia menegaskan bahwa kesepakatan itu hanya dapat berjalan jika Rusia benar-benar menghentikan seluruh serangan rudal dan drone di wilayah udara Ukraina.

Menurutnya, selama ancaman udara masih ada, maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi tidak akan berani kembali beroperasi di Ukraina, seperti diberitakan New Voice of Ukraine.

Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina

Perang antara Rusia dan Ukraina resmi dimulai pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran ke wilayah Ukraina. Namun akar konflik sebenarnya sudah muncul sejak runtuhnya Uni Soviet, saat Ukraina menjadi negara merdeka dan mulai menentukan arah politiknya sendiri.

Dalam beberapa tahun berikutnya, Ukraina semakin mendekat ke negara-negara Barat melalui hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Langkah tersebut dipandang Moskow sebagai ancaman terhadap pengaruh dan keamanan strategis Rusia di kawasan Eropa Timur.

Ketegangan semakin meningkat pada 2014 setelah Revolusi Maidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang dekat dengan Rusia. Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok wilayah Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di kawasan Donbas antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia.

Berbagai upaya diplomatik sebenarnya telah dilakukan untuk menghentikan konflik, namun belum menghasilkan perdamaian yang bertahan lama. Situasi akhirnya memuncak ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer pada Februari 2022 dengan alasan melindungi warga berbahasa Rusia dan mencegah perluasan NATO di dekat perbatasan negaranya.

Sebagai tanggapan, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi besar terhadap Rusia dan meningkatkan bantuan militer serta keuangan kepada Ukraina. Hingga kini perang masih terus berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Di tengah konflik yang berkepanjangan, jalur diplomasi tetap diupayakan. Washington terus mencoba berperan dalam mediasi, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendorong pembicaraan damai, termasuk membuka peluang keterlibatan Turki sebagai mediator, namun hal itu nampaknya mandek.

Meski demikian, Kremlin menegaskan pertemuan langsung antara Putin dan Zelenskyy hanya bisa dilakukan jika sudah ada kesepahaman awal yang jelas. Sampai sekarang, proses menuju perdamaian masih menghadapi banyak tantangan dan belum menemukan titik temu.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)