Mengapa Trump dan Delegasi AS Masuk China Tanpa HP Pribadi?

Ringkasan Berita:

• Presiden AS Donald Trump dan delegasi AS menjalani “karantina digital” selama kunjungan ke China dengan tidak membawa HP pribadi.
• Mereka menggunakan perangkat sementara yang minim data serta menyimpan gadget pribadi di tas Faraday khusus.
• AS menilai China memiliki kemampuan siber tinggi dan memperingatkan komunikasi digital di negara itu bisa dipantau.
• Praktik memakai “burner phone” juga umum dilakukan pejabat AS saat berkunjung ke negara berisiko siber tinggi seperti Rusia dan Korea Utara.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan delegasi Gedung Putih menjalani “karantina digital” selama kunjungan resmi mereka ke China pada 14–15 Mei 2026.

Langkah tersebut, cukup tidak biasa bagi Trump yang dikenal sangat aktif menggunakan telepon pribadinya untuk menelepon kolega, menerima panggilan wartawan, hingga mengunggah komentar politik di media sosial hampir setiap hari.

Demi alasan keamanan siber, Trump dan para pejabat AS dilaporkan tidak menggunakan ponsel pribadi maupun perangkat elektronik biasa selama berada di Beijing.

Menurut laporan media AS, seluruh anggota delegasi, termasuk agen Secret Service dan staf Gedung Putih, dibekali telepon sementara dengan nomor baru dan fungsi terbatas.

Perangkat tersebut, sengaja dibuat “bersih” dari data pribadi, akun utama, aplikasi penting, hingga penyimpanan cloud guna meminimalkan risiko peretasan atau pengawasan digital.

Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump tidak menggunakan ponsel pribadinya selama berada di China.

Akibatnya, aktivitas Presiden AS di media sosial juga sangat terbatas selama kunjungan berlangsung.

Unggahan Trump di akun Truth Social miliknya diduga tetap dijalankan dari Washington DC oleh staf pendukung yang bekerja mengikuti waktu Beijing.

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya memang telah memperingatkan warga Amerika yang bepergian ke China bahwa “tidak ada jaminan privasi di jaringan seluler atau jaringan lainnya di China.”

Karena itu, banyak pejabat AS memilih meninggalkan perangkat pribadi mereka di Amerika Serikat atau menyimpannya di dalam tas Faraday khusus di Air Force One, seperti diberitakan The New York Post.

Baca juga: China Desak AS-Iran Gencatan Senjata Permanen: Perang Tak Ada Gunanya

Tas Faraday merupakan pelindung elektronik yang mampu memblokir seluruh sinyal seperti GPS, Wi-Fi, Bluetooth, hingga RFID, sehingga perangkat di dalamnya tidak dapat diakses atau diretas dari jarak jauh.

Pejabat AS Dilarang Sembarangan Pakai Perangkat Digital di China

Menurut CNN dan Fox News, aturan tak tertulis di lingkungan pemerintahan AS adalah menganggap semua perangkat yang masuk ke China — mulai dari telepon genggam, laptop, tablet, hingga jaringan internet hotel — berpotensi menjadi sasaran pengawasan siber.

“Delegasi diminta berasumsi bahwa setiap komunikasi di dalam China dapat terekspos atau dipantau,” kata seorang pejabat AS kepada CNN.

Bahkan hal-hal sederhana seperti mengisi daya ponsel juga dianggap berisiko.

Para pejabat disebut hanya menggunakan alat pengisi daya resmi yang telah disetujui pemerintah untuk mencegah pencurian data atau pemasangan malware.

Mantan agen Secret Service, Bill Gage, mengatakan pengarahan keamanan digital selalu menjadi bagian penting sebelum kunjungan pejabat AS ke China.

Sementara itu, mantan kepala petugas informasi Gedung Putih, Teresa Payton, menyebut para pejabat diingatkan agar menganggap seluruh aktivitas mereka — baik percakapan langsung maupun komunikasi digital — dapat dipantau.

Langkah pengamanan ketat ini sempat menyulitkan pekerjaan diplomatik sehari-hari.

Komunikasi yang biasanya dilakukan cepat melalui aplikasi terenkripsi harus dialihkan ke jalur khusus atau bahkan dilakukan secara langsung.

Kunjungan Trump ke Beijing sendiri berlangsung selama tiga hari dan diisi pembicaraan penting bersama Presiden China Xi Jinping mengenai perang Iran, Taiwan, perdagangan, hingga teknologi.

Trump juga datang bersama delegasi besar yang mencakup pejabat pemerintahan dan pimpinan perusahaan raksasa AS seperti Apple, Boeing, Qualcomm, dan BlackRock.

Meski demikian, pemerintah China membantah tuduhan pengawasan ilegal tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Bingyu, menegaskan bahwa privasi pribadi dilindungi oleh hukum di China.

“Pemerintah China sangat mementingkan perlindungan data dan privasi,” ujarnya.

Kenapa China Dianggap Berisiko Secara Siber?

Hubungan Amerika Serikat dan China selama bertahun-tahun tidak hanya diwarnai persaingan ekonomi dan politik, tetapi juga ketegangan di dunia siber.

Pemerintah AS beberapa kali menuduh kelompok peretas yang diduga terkait China melakukan pencurian data, spionase industri, hingga upaya pengawasan digital terhadap perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, dan pejabat asing.

Washington juga menilai, China memiliki kemampuan siber yang sangat maju sehingga perangkat elektronik yang dibawa ke negara tersebut dianggap berisiko diretas atau dipantau.

Dalam panduan resmi di laman U.S. State Department Travel Advisory for China, Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa “tidak ada ekspektasi privasi di jaringan seluler atau jaringan lainnya di China” dan menjelaskan bahwa banyak pelancong memilih membawa perangkat elektronik tanpa data sensitif saat berada di China.

Di sisi lain, pemerintah China membantah seluruh tuduhan tersebut. Beijing justru menuding Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang paling aktif melakukan pengawasan digital global melalui badan intelijen dan teknologi canggihnya.

Karena saling curiga itulah, pejabat AS sering menerapkan langkah keamanan ekstra saat berkunjung ke China, termasuk membatasi penggunaan perangkat pribadi dan komunikasi digital.

Negara Lain Juga Melakukan Hal Serupa

Langkah menggunakan “burner phone” atau ponsel sementara sebenarnya bukan hal baru dalam dunia diplomasi internasional dan keamanan negara.

Banyak pejabat pemerintah, diplomat, hingga petugas intelijen dari berbagai negara menggunakan perangkat khusus dengan data terbatas ketika bepergian ke negara yang dianggap memiliki risiko siber tinggi.

Amerika Serikat misalnya, juga sering menerapkan prosedur serupa saat pejabatnya melakukan perjalanan ke Rusia, Korea Utara, atau negara lain yang dinilai memiliki kemampuan pengawasan dan peretasan digital yang kuat.

Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko pencurian data, penyadapan komunikasi, atau pemasangan malware ke perangkat pribadi.

Karena itu, penggunaan perangkat “bersih” kini menjadi bagian umum dari protokol keamanan modern dalam kunjungan diplomatik tingkat tinggi.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)