Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

MTI Minta Penutupan Pelintasan Sebidang Dilakukan Bertahap dan Terukur, Ingat Dampaknya

MTI menilai penutupan pelintasan sebidang perlu hati-hati karena berisiko memicu kemacetan hingga isolasi ekonomi warga.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in MTI Minta Penutupan Pelintasan Sebidang Dilakukan Bertahap dan Terukur, Ingat Dampaknya
Tribunnews/Jeprima
PERLINTASAN - Sejumlah pengendara melintasi jalur perlintasan Kereta Api tanpa palang pintu di kawasan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (2/5/2026). Perlintasan tanpa palang pintu masih menjadi ancaman nyata, di tengah tingginya mobilitas masyarakat yang melintas setiap hari. Tragedi kecelakaan KRL di Bekasi Timur menjadi sorotan serius terhadap keselamatan perlintasan sebidang yang hingga kini masih minim pengamanan khususnya di Pulau Jawa. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api sebidang di Pulau Jawa yang belum dilengkapi sistem pengaman memadai. Upaya perbaikan pun direncanakan melalui pembangunan pos jaga serta infrastruktur pendukung seperti flyover, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp4 triliun. Tribunnews/Jeprima 

Ringkasan Berita:
  • Penutupan pelintasan sebidang di Jabodetabek dinilai penting demi keselamatan perjalanan kereta api.
  • Namun, MTI mengingatkan kebijakan itu berpotensi memicu kemacetan.
  • Kemudian memutus konektivitas warga, hingga mengganggu ekonomi lokal jika dilakukan tanpa solusi pengganti.

 

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan penutupan pelintasan sebidang yang tengah digencarkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada sejumlah daerah operasi dinilai tidak bisa dilakukan secara serentak tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan konektivitas wilayah.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan penutupan seluruh pelintasan sebidang memang menjadi solusi ideal untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, namun implementasinya di lapangan tidak sederhana.

Menurut dia, penutupan pelintasan tanpa pembangunan akses pengganti seperti underpass atau flyover justru berpotensi memunculkan persoalan baru di kawasan perkotaan, khususnya Jabodetabek.

“Menutup seluruh perlintasan sebidang secara serentak memang ideal dari sisi keselamatan, tetapi secara teknis dan sosial akan menimbulkan hambatan yang kompleks,” kata Djoko kepada Tribunews, Minggu (17/5/2026).

Djoko menilai dampak pertama yang akan muncul ialah peningkatan beban lalu lintas di jalan raya akibat perpindahan arus kendaraan ke ruas lain.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia menyebut penutupan satu pelintasan saja dapat memaksa kendaraan memutar lebih jauh untuk menyeberangi rel kereta api.

Jika dilakukan tanpa infrastruktur pengganti yang memadai, kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan baru di jalan-jalan utama serta meningkatkan konsumsi bahan bakar masyarakat.

Selain itu, Djoko juga menyoroti potensi terputusnya konektivitas antarwilayah, terutama di kawasan permukiman padat yang selama ini bergantung pada pelintasan sebidang sebagai akses utama mobilitas warga dan distribusi ekonomi kecil.

Menurut dia, penutupan permanen tanpa akses alternatif dapat mengisolasi kawasan yang terbelah jalur rel kereta api.

“Warung, toko, dan usaha kecil di sekitar pelintasan juga berpotensi kehilangan pelanggan karena arus orang menjadi berkurang drastis,” ujarnya.

Djoko menambahkan pembangunan flyover maupun underpass di wilayah Jabodetabek juga menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan tingginya biaya konstruksi.

Baca juga: Polda Metro Sudah Periksa 39 Saksi Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi

Banyak pelintasan, kata dia, berada di tengah kawasan permukiman padat dan dikelilingi bangunan sehingga menyulitkan pembangunan struktur jalan tidak sebidang.

Di sisi lain, pembangunan underpass juga kerap terkendala jaringan utilitas perkotaan seperti pipa gas, kabel fiber optik, hingga drainase kota.

“Biaya pembangunan satu flyover atau underpass bisa mencapai ratusan miliar rupiah sehingga perlu penentuan prioritas yang ketat,” katanya.

Halaman 1/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas