Trump Murka Iran Mau Terapkan 'Gerbang Berbayar' Selat Hormuz: Bakal Hadapi Situasi Buruk

Ringkasan Berita:

• Ancam pasokan minyak dunia, Iran sepihak wajibkan kapal bayar tarif fantastis Rp34 miliar!
• Donald Trump naik pitam dan gertak militer Teheran bakal hadapi situasi buruk.
• Siasat gerbang berbayar ini bikin jalur damai buntu dan memicu perang baru?

TRIBUNNEWS.COM – Ketegangan diplomatik di Timur Tengah kembali meningkat.

Mengutip laporan Al Jazeera pada Minggu (17/5/2026), Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, melayangkan peringatan keras kepada Teheran menyusul rencana sepihak Iran memberlakukan sistem pungutan biaya transit atau 'gerbang berbayar' bagi kapal komersial internasional yang melintasi Selat Hormuz.

Donald Trump menegaskan bahwa Iran akan menghadapi situasi yang sangat sulit (very bad time) jika kesepakatan damai antar-kedua negara tidak segera tercapai dalam waktu dekat melalui jalur negosiasi yang saat ini sedang buntu (stalled talks).

Pernyataan keras Washington ini muncul di tengah penegasan Ketua Parlemen Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, yang menyatakan bahwa dinamika politik global saat ini sedang bergerak menuju tatanan baru yang berpihak pada kelompok negara-negara berkembang (Global South).

 
Tarif Rp34 Miliar dan Syarat Restu Teheran

Rencana pengenaan biaya tersebut pertama kali diungkapkan oleh Ebrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, pada Sabtu (16/5/2026).

Melalui platform media sosial X, Azizi menjelaskan bahwa Teheran tengah menyiapkan mekanisme profesional untuk mengontrol lalu lintas maritim melalui rute-rute khusus di Selat Hormuz.

Meskipun regulasi resmi belum diterbitkan, laporan media internasional menyebut tarif komersial yang sedang dikaji berkisar hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp33 miliar hingga Rp34 miliar) per kapal.

Berdasarkan laporan kantor berita Anadolu, skema alternatif juga disiapkan berdasarkan volume muatan, dengan estimasi tarif 1 dolar AS per barel minyak untuk kapal tanker.

Dari sudut pandang Teheran, pungutan ini diklaim sebagai biaya atas "layanan khusus" dan jaminan keamanan maritim yang mereka berikan di kawasan tersebut.

Azizi menyatakan bahwa manfaat dari rute aman ini hanya akan diprioritaskan bagi operator kapal komersial yang bersedia bekerja sama dengan otoritas Iran.

Baca juga: Setelah Trump, Giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang Akan Kunjungi China

Selain itu, Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, menyatakan bahwa pihak militer tidak akan mengizinkan kapal perang dari negara-negara yang dianggap sebagai rival politik untuk melintas.

Menurut laporan televisi negara Iran, beberapa negara Eropa kini mulai menjajaki komunikasi dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) terkait penyesuaian aturan transit ini, menyusul kapal-kapal dagang dari Asia Timur seperti China, Jepang, dan Pakistan yang sudah lebih dulu melintas.

 
Saling Jegal Proyek Kebebasan Trump vs Iran

Kebijakan maritim baru Teheran ini dinilai sebagai respons strategis terhadap program “Proyek Kebebasan” (Freedom Project) yang diinisiasi Donald Trump pada awal Mei 2026.

Program tersebut awalnya dirancang Washington untuk memberikan pengawalan militer bersenjata bagi kapal-kapal Barat agar bisa melintasi Selat Hormuz tanpa intervensi Iran.

Namun, kebijakan itu ditentang keras oleh Teheran yang mewajibkan seluruh armada asing mengantongi izin dari otoritas lokal terlebih dahulu.