Israel Bangun Markas IDF di Bekas Kantor PBB Yerusalem yang Dihancurkan
Israel menghancurkan markas badan PBB, UNRWA, di Yerusalem, untuk membangun markas IDF, museum IDF, dan basis perekrutan IDF.
Penulis:
Yunita Rahmayanti
Editor:
Febri Prasetyo
Ringkasan Berita:
- PM Israel Netanyahu menyetujui pembangunan kompleks baru Kementerian Pertahanan di bekas markas PBB, UNRWA, di Yerusalem Timur yang telah dihancurkan sejak Januari 2026.
- Kompleks itu akan mencakup kantor perekrutan IDF, museum militer, dan kantor Menteri Pertahanan Israel.
- PBB mengecam pembongkaran tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional.
- UNRWA merupakan badan PBB yang sejak 1949 membantu pengungsi Palestina di Timur Tengah.
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana pembangunan kompleks baru Kementerian Pertahanan di lokasi bekas markas besar UNRWA di Yerusalem Timur.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Minggu (17/5/2026) melalui unggahan di platform X.
Kompleks baru yang akan dibangun di kawasan dekat Bukit Amunisi itu direncanakan mencakup kantor perekrutan IDF, museum IDF, serta kantor Menteri Pertahanan Israel.
IDF sendiri adalah Angkatan Pertahanan Israel, yaitu militer resmi negara pendudukan tersebut.
Menurut pernyataan bersama Kementerian Pertahanan dan pemerintah kota Yerusalem, proyek itu akan dibangun di atas lahan sekitar 36 dunam atau sekitar 9 hektare.
Pemerintah Israel menyebut pembangunan ini bertujuan memperkuat kehadiran lembaga pertahanan di Yerusalem, yang dianggap sebagai ibu kota Israel.
Dalam pernyataannya, Katz menyebut langkah tersebut sebagai “keputusan kedaulatan, Zionisme, dan keamanan.”
“Tidak ada yang lebih simbolis atau lebih adil selain mendirikan lembaga pertahanan di atas reruntuhan kompleks UNRWA," kata Katz.
UNRWA merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas membantu pengungsi Palestina.
Namun, Israel selama bertahun-tahun menuduh badan tersebut memiliki hubungan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang ada di Jalur Gaza.
Baca juga: Perang Lawan Iran Buat Ekonomi Israel Ambruk, Minus 3,3 Persen di Kuartal I 2026
Katz menegaskan bahwa Israel telah melarang UNRWA beroperasi di wilayah tersebut dan mengambil alih lahannya.
“Di tempat di mana sebuah organisasi beroperasi yang menjadi bagian dari mesin teror dan hasutan terhadap Israel, lembaga-lembaga akan didirikan untuk memperkuat Yerusalem, IDF, dan Negara Israel,” ujarnya.
Markas UNRWA di Yerusalem Timur mulai dihancurkan Israel sejak Januari lalu, seperti diberitakan The Jerusalem Post.
Pemerintah Israel menyatakan tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari penerapan undang-undang terkait dugaan hubungan UNRWA dengan Hamas, terutama setelah perang Gaza yang pecah sejak 7 Oktober 2023.
Israel menuduh beberapa staf UNRWA ikut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Selain itu, Israel juga mengklaim menemukan terowongan dan infrastruktur milik kelompok bersenjata di bawah sejumlah fasilitas UNRWA di Gaza.
Namun, tuduhan tersebut mendapat sorotan dan kritik dari berbagai pihak internasional.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyambut penghancuran markas itu dengan menyebutnya sebagai “hari yang sangat penting bagi pemerintahan Yerusalem”.
“Selama bertahun-tahun, para pendukung teror ini berada di sini, dan hari ini mereka diusir bersama semua yang telah mereka bangun," kata Itamar Ben-Gvir.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam tindakan Israel tersebut.
Ia menyebut penghancuran fasilitas UNRWA di Yerusalem sebagai tindakan yang “sama sekali tidak dapat diterima” dan bertentangan dengan hukum internasional.
Rencana pembangunan kompleks pertahanan baru ini diperkirakan akan semakin memicu perhatian internasional, terutama karena Yerusalem Timur merupakan wilayah yang statusnya masih menjadi sengketa dalam konflik Israel-Palestina.
Apa Itu UNRWA?
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) merupakan lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1949.
Lembaga ini didirikan setelah perang Arab-Israel 1948 yang menyebabkan ratusan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan mengungsi ke berbagai wilayah di Timur Tengah.
Tugas utama UNRWA adalah memberikan bantuan kemanusiaan seperti pendidikan, layanan kesehatan, bantuan pangan, dan perlindungan sosial bagi pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon, dan Suriah.
Di Yerusalem Timur, UNRWA telah lama mengoperasikan kantor pusat dan berbagai fasilitas pelayanan bagi warga Palestina.
Selama puluhan tahun, lembaga ini menjadi salah satu simbol kehadiran internasional dalam isu pengungsi Palestina, dikutip dari website resmi UNRWA.
Namun, keberadaan UNRWA juga terus menjadi kontroversi di mata Israel. Pemerintah Israel menuduh badan tersebut ikut mempertahankan status pengungsi Palestina secara turun-temurun dan dianggap memperkuat narasi politik yang bertentangan dengan kepentingan Israel.
Ketegangan terhadap UNRWA semakin meningkat setelah perang Gaza pecah pada 7 Oktober 2023 menyusul serangan kelompok Hamas ke wilayah Israel.
Pemerintah Israel kemudian menuduh sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut atau memiliki hubungan dengan Hamas.
Hamas sendiri merupakan kelompok Palestina yang menguasai Gaza dan dianggap sebagai ancaman bagi entitas pendudukan Israel serta beberapa negara Barat.
Selain itu, Israel juga mengklaim menemukan terowongan dan infrastruktur milik Hamas di bawah beberapa fasilitas UNRWA di Gaza.
Tuduhan tersebut memicu tekanan besar terhadap UNRWA. Beberapa negara donor sempat menghentikan bantuan pendanaan sambil menunggu penyelidikan internal PBB.
Sementara itu, pemerintah Israel mulai mengambil langkah hukum dan politik untuk membatasi aktivitas UNRWA, termasuk di Yerusalem Timur.
Pada Januari 2026, Israel mulai membongkar markas besar UNRWA di Yerusalem Timur.
Pemerintah Israel menyebut tindakan itu sebagai bagian dari penerapan undang-undang nasional terkait dugaan hubungan UNRWA dengan Hamas. Langkah tersebut menuai kritik keras dari PBB dan banyak pihak internasional.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut tindakan Israel terhadap UNRWA sebagai “tidak dapat diterima” dan dinilai melanggar hukum internasional, namun tidak melakukan tindakan apa pun sebagai organisasi global.
Berita Terbaru Serangan Israel di Jalur Gaza
Pada Sabtu (16/5/2026), Hamas mengonfirmasi pembunuhan Izz al-Din al-Haddad, kepala sayap bersenjata kelompok Palestina di Gaza, dalam serangan Israel sehari sebelumnya.
Hamas mengutuk "pembunuhan keji dan pengecut" yang dilakukan Israel terhadap al-Haddad, yang memimpin Brigade Qassam , dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
Hamas mengatakan al-Haddad tewas bersama istri, putri, dan warga sipil Palestina lainnya pada Jumat malam.
Serangan Israel di seluruh Jalur Gaza menewaskan sedikitnya delapan warga Palestina, termasuk tiga orang di Deir el-Balah, dan lainnya di Khan Younis dan Beit Lahiya.
Serangan pada hari Minggu di kota Deir el-Balah di Gaza tengah menargetkan dapur umum dan ketiga korban adalah pekerja dapur umum, menurut laporan Al Jazeera, Minggu (17/5/2026).
Sementara itu, jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 75.200 warga sipil Palestina dan 172.014 lainnya terluka dalam serangan Israel sejak 7 Oktober 2023, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina per 30 Maret 2026.
Israel menyalahkan Hamas atas kematian dan kehancuran di Jalur Gaza, menganggapnya sebagai balasan atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas dan faksi-faksi sekutunya pada 7 Oktober 2023.
Pada 7 Oktober 2023, Hamas dan faksi lainnya menangkap 250 orang setelah membobol pertahanan Israel di perbatasan selatan, menyebut operasinya sebagai perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina sejak tahun 1948.
Pada akhir September 2025, Trump mengajukan proposal gencatan senjata untuk Israel dan Hamas yang ditengahi oleh mediator Qatar dan Mesir dengan partisipasi AS dan Turki.
Kedua pihak sepakat dan gencata senjata dimulai pada Jumat, 10 Oktober 2025, namun kesepakatan tersebut rapuh karena kedua pihak saling tuduh melanggar perjanjian.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.