Putin Akan Temui Xi Jinping, Bahas Kerja Sama Strategis Rusia–China

Ringkasan Berita:

• Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Beijing pada 19–20 Mei 2026 untuk bertemu Presiden China Xi Jinping dan membahas kerja sama bilateral, perdagangan, energi, serta isu global.
• Kunjungan ini bertepatan dengan 25 tahun perjanjian persahabatan Rusia–China dan akan dihadiri delegasi tingkat tinggi.
• Kedua negara diperkirakan menandatangani sekitar 40 perjanjian serta memperkuat kemitraan strategis.
• Rusia menegaskan kunjungan ini tidak terkait dengan dinamika AS–China.

TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.546 pada Selasa (19/5/2026).

Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan melakukan kunjungan ke Beijing pada 19–20 Mei bersama delegasi tingkat tinggi untuk bertemu Presiden China Xi Jinping.

Pertemuan ini akan membahas berbagai isu penting, mulai dari hubungan bilateral, perdagangan, kerja sama energi, hingga perkembangan situasi global.

Ajudan Kremlin, Yury Ushakov, menyebut kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun Perjanjian Bertetangga Baik, Persahabatan, dan Kerja Sama antara Rusia dan China.

Menurut Ushakov, delegasi Rusia yang ikut dalam kunjungan ini terdiri dari para menteri senior, pejabat tinggi Kremlin, serta pimpinan perusahaan dan bank negara, termasuk Gubernur Bank Sentral Elvira Nabiullina.

Ia menjelaskan bahwa Putin dan Xi akan menggelar pertemuan empat mata serta diskusi dalam format yang lebih luas untuk membahas isu-isu sensitif dan perkembangan internasional terkini.

Ushakov juga mengatakan bahwa kedua negara diperkirakan akan menandatangani sekitar 40 perjanjian kerja sama baru.

Salah satunya adalah deklarasi untuk memperdalam kemitraan strategis komprehensif antara Moskow dan Beijing.

Selain itu, kedua pemimpin juga akan mengeluarkan pernyataan bersama terkait visi “dunia multipolar” dan bentuk baru hubungan internasional.

Dalam keterangannya, Ushakov menegaskan bahwa “Rusia dan Tiongkok bukanlah teman yang melawan siapa pun,” melainkan berupaya mendorong “perdamaian dan kemakmuran universal.”

Baca juga: Zelenskyy: Rusia Gunakan 3.170 Drone Serang dalam Sepekan

Ia juga membantah anggapan bahwa waktu kunjungan Putin berkaitan dengan dinamika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurutnya, “tidak ada hubungan sama sekali” dengan agenda pihak lain, dan persiapan kunjungan sudah dimulai sejak lama setelah komunikasi antara Putin dan Xi pada Februari lalu.

Sementara itu, kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Tiongkok pekan sebelumnya turut menjadi sorotan, di mana ia membahas isu Iran, Taiwan, serta perdagangan dengan Xi Jinping.

Meski pertemuan tersebut berlangsung positif, tidak ada kesepakatan besar yang dihasilkan terkait perbedaan utama antara Washington dan Beijing, seperti diberitakan Russia Today.

Drone Rusia Serang Kapal Kargo China di Laut Hitam Dekat Odesa

Ukraina melaporkan bahwa sebuah drone milik Rusia menghantam kapal kargo berbendera Kepulauan Marshall yang diawaki kru asal China di Laut Hitam, dekat pelabuhan Odesa.

Kapal tersebut, yang bernama KSL Deyang, disebut sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Pivdennyi untuk memuat konsentrat bijih besi ketika insiden terjadi.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa kapal tersebut merupakan milik China dan ikut terdampak dalam serangan Rusia terhadap kapal-kapal sipil di kawasan itu.

Meski sempat terkena serangan, kapal dilaporkan tetap dapat melanjutkan pelayarannya tanpa korban jiwa.

Kapal Sipil Berbendera Panama dan Guinea-Bissau Jadi Sasaran Serangan di Ukraina

Otoritas Ukraina melaporkan bahwa beberapa kapal sipil kembali menjadi sasaran serangan di wilayah perairan dekat pelabuhan mereka.

Salah satu kapal yang berbendera Guinea-Bissau dilaporkan terkena serangan saat beroperasi di kawasan tersebut.

Dalam kejadian terpisah, Gubernur Odesa Oleh Kiper menyebut kapal berbendera Panama yang menuju pelabuhan Chornomorsk juga ikut terkena dampak serangan Rusia.

Beruntung, tidak ada korban luka dalam insiden tersebut karena awak kapal berhasil memadamkan api, dan kapal tetap bisa melanjutkan perjalanan.

Zelenskyy Tuduh Rusia Manfaatkan Krimea untuk Ekspor Ilegal dan Tarik Investasi Asing

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuduh Rusia mencoba mengeksploitasi wilayah Krimea yang diduduki untuk kepentingan ekonomi, termasuk ekspor gandum.

Ia menyebut ada upaya pengiriman gandum dari Krimea yang melibatkan sejumlah perusahaan, bahkan termasuk entitas dari Amerika Serikat.

Selain itu, Zelenskyy juga menyoroti upaya Rusia menarik investasi dari negara-negara demokratis untuk proyek minyak dan gas di kawasan Arktik.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya fokus pada konflik militer, tetapi juga strategi ekonomi di tengah perang yang masih berlangsung, seperti diberitakan The Guardian.

Ukraina Kecam Latihan Nuklir Rusia di Belarus

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam keras latihan senjata nuklir taktis yang dilakukan Rusia di Belarus.

Ukraina menyebut langkah tersebut sebagai ancaman serius bagi keamanan dunia, terutama karena Belarus kini dianggap menjadi lokasi penyimpanan senjata nuklir dekat wilayah NATO.

Kyiv juga meminta negara-negara Barat untuk memperketat sanksi terhadap Rusia dan Belarus karena tindakan tersebut dianggap berbahaya dan memperburuk ketegangan global.

Intelijen Estonia: Rusia Semakin Tertekan dalam Perang

Kepala intelijen luar negeri Estonia mengatakan bahwa Rusia kini berada dalam posisi sulit dalam perang di Ukraina.

Menurutnya, militer Rusia tidak banyak mengalami kemajuan di medan perang, sementara sanksi Barat terus melemahkan ekonomi dan sumber daya mereka.

Ia juga menyebut Rusia kehilangan lebih banyak tentara dibanding jumlah rekrutan baru, sehingga mobilisasi besar bisa memicu ketidakpuasan dalam negeri.

Karena itu, ia menilai sanksi internasional perlu terus dilanjutkan.

Intelijen Eropa: Rusia Masih Bertahan dan Tidak Terburu-buru

Seorang pejabat intelijen Eropa lainnya menilai bahwa meskipun Rusia mendapat tekanan, hal itu belum cukup untuk mengubah strategi perang mereka.

Menurutnya, Rusia masih berusaha menguasai wilayah Donbas dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur.

Ia juga menilai kondisi politik dalam negeri Rusia masih stabil dan masyarakatnya tetap mendukung atau setidaknya tidak menentang pemerintah secara signifikan.

Karena itu, Rusia dianggap belum akan mengubah tujuan perangnya dalam waktu dekat.

Senator AS Kritik Pencabutan Sanksi Minyak Rusia oleh Trump

Sejumlah senator Partai Demokrat di Amerika Serikat mengkritik keputusan pemerintahan Donald Trump yang memperpanjang pencabutan sanksi terhadap minyak Rusia selama 30 hari.

Mereka menilai kebijakan itu seperti “hadiah” bagi Presiden Vladimir Putin karena bisa menambah pemasukan Rusia untuk membiayai perang di Ukraina.

Namun, sanksi dari Inggris dan Uni Eropa terhadap minyak Rusia tetap diberlakukan.

AS: Pengecualian Minyak Rusia untuk Stabilkan Pasar Energi

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengatakan bahwa pengecualian sanksi ini bertujuan membantu menstabilkan pasar minyak dunia.

Kebijakan ini memungkinkan minyak Rusia yang sudah berada di laut sebelum tanggal tertentu tetap bisa dijual.

Pemerintah AS juga menyebut akan terus bekerja sama dengan negara-negara tersebut untuk memberikan lisensi khusus sesuai kebutuhan, terutama untuk membantu negara yang mengalami kekurangan energi.

Ini merupakan kali kedua Washington memberikan pengecualian sementara sejak kebijakan serupa pertama kali diberlakukan pada Maret lalu untuk menekan lonjakan harga minyak global.

Meski tidak berdampak besar dalam menurunkan harga minyak, kebijakan ini membantu sejumlah negara seperti India yang sebelumnya sangat bergantung pada minyak Rusia sebelum sanksi diperketat.

Di pasar global, harga minyak Brent dilaporkan naik sekitar 1,5 persen hingga mencapai sekitar 111 dolar AS per barel, dipicu kekhawatiran gangguan pasokan.

Di sisi lain, dalam pertemuan negara-negara G7 di Paris, Menteri Keuangan AS juga menyerukan agar sekutu-sekutu Barat memperketat penerapan sanksi terhadap Iran untuk membatasi pendanaan program militernya.

Sementara itu, Kantor Pengawasan Aset Asing AS sebelumnya telah mengeluarkan izin terbatas yang memungkinkan penjualan minyak Rusia yang sudah dimuat di kapal tetap dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti diberitakan Suspilne.

Serangan Drone Rusia Hantam Infrastruktur Energi Ukraina

Perusahaan energi Ukraina, Naftogaz, melaporkan bahwa drone Rusia menyerang fasilitas energi mereka di wilayah Dnipropetrovsk pada malam hari.

Serangan tersebut merusak stasiun pengisian bahan bakar hingga hancur total.

Dua pekerja dilaporkan terluka akibat serangan tersebut, dan fasilitas mengalami kerusakan besar.

Serangan Drone dan Rudal Besar-besaran di Ukraina

Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal dalam satu serangan besar ke wilayah Ukraina.

Sebagian besar berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Ukraina.

Di sisi lain, Rusia juga melaporkan adanya serangan balasan drone di beberapa wilayah mereka, yang menyebabkan korban jiwa di wilayah Belgorod.

Drone Misterius Ditemukan di Lithuania

Pihak kepolisian Lithuania menemukan puing-puing drone yang diduga milik militer Ukraina di sebuah desa.

Awalnya drone itu dikira tidak membawa senjata, tetapi kemudian ditemukan bahan peledak di dekat lokasi jatuhnya.

Rencananya, bahan peledak tersebut akan dimusnahkan dengan cara dikendalikan di tempat oleh pihak berwenang.

Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina

Perang Rusia–Ukraina secara terbuka dimulai pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melancarkan invasi militer skala besar ke Ukraina.

Namun, akar konflik ini telah lama terbentuk sejak runtuhnya Uni Soviet yang membuat Ukraina menjadi negara merdeka dan mulai menentukan arah politiknya sendiri.

Dalam perkembangannya, kedekatan Ukraina dengan negara-negara Barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat dipandang Rusia sebagai ancaman terhadap pengaruh dan keamanan kawasan Eropa Timur.

Ketegangan semakin memuncak pada 2014 setelah Revolusi Maidan yang menggulingkan pemerintahan pro-Moskow, disusul aneksasi Krimea oleh Rusia serta pecahnya konflik di wilayah Donbas.

Sejak saat itu, hubungan kedua negara terus memburuk meski berbagai upaya diplomasi telah dilakukan, termasuk keterlibatan sejumlah negara dan organisasi internasional.

Pada 2022, Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer dengan alasan keamanan dan perlindungan warga berbahasa Rusia, yang kemudian dibalas dengan sanksi berat dari negara-negara Barat serta bantuan besar untuk Ukraina.

Hingga kini, perang masih berlangsung meskipun jalur diplomasi tetap diupayakan, termasuk mediasi dari Amerika Serikat dan negara lain, sementara kesepakatan damai masih sulit tercapai.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)