Tak hanya itu, Associated Press melaporkan para jurnalis kini diwajibkan didampingi pengawal resmi saat berada di lingkungan Pentagon.

Kebijakan tersebut kemudian digugat oleh The New York Times, yang menilai aturan itu melanggar kebebasan pers dan menghambat pelaporan independen mengenai urusan militer AS.

Kritik Keras dari Kelompok Kebebasan Pers

Langkah Pentagon langsung memicu reaksi keras dari berbagai organisasi jurnalis dan pegiat kebebasan pers.

Baca juga: Abaikan Upaya Gencatan Senjata Trump, Pesawat Tempur Israel Lancarkan Serangan di Lebanon Selatan

National Press Club menyebut kebijakan tersebut sebagai "eskalasi yang mengkhawatirkan" dalam upaya membatasi pengawasan media terhadap militer Amerika Serikat.

“Pelaporan independen tentang militer AS bukanlah pilihan,” kata Presiden National Press Club, Mark Schoeff Jr.

Ia memperingatkan bahwa semakin terbatas akses wartawan, semakin sedikit pula informasi yang bisa diperoleh publik mengenai aktivitas pemerintah.

“Ketika jurnalis didorong semakin jauh dari lembaga yang mereka liput, rakyat Amerika akan mendapatkan informasi yang lebih sedikit, transparansi yang lebih rendah, dan pengawasan yang lebih sedikit,” tegasnya.

Kritik serupa datang dari Freedom of the Press Foundation.

Kepala advokasi organisasi tersebut, Seth Stern, mempertanyakan alasan Pentagon mengategorikan kantor pers sebagai ruang yang membutuhkan tingkat kerahasiaan tinggi.

“Sulit membayangkan dasar apa yang mereka miliki untuk menyebut informasi di ruang itu sebagai rahasia,” kata Stern kepada Al Jazeera.

Menurutnya, kebijakan terbaru Pentagon semakin memperkuat kekhawatiran bahwa akses media terhadap institusi militer AS sedang dipersempit secara bertahap.

Kontroversi ini menambah ketegangan yang sudah berlangsung berbulan-bulan antara pemerintahan Trump dan media arus utama, terutama terkait transparansi kebijakan pertahanan, keamanan nasional, dan operasi militer Amerika Serikat.

 (Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)