Ketegangan Baru di Asia, Jepang–Filipina Perluas Kerja Sama Pertahanan Hadapi Tiongkok

Ringkasan Berita:

• Para analis menilai, dalam jangka panjang, kerja sama Jepang–Filipina–Vietnam ini dapat memperkuat kemampuan pertahanan kawasan.
• Langkah tersebut juga diperkirakan akan direspons Tiongkok melalui berbagai cara, mulai dari tekanan ekonomi hingga manuver militer terbatas.
• Negara-negara kawasan disebut mulai memperkuat hubungan pertahanan masing-masing sebagai bentuk antisipasi.

 

TRIBUNNEWS.COM, MANILA – Jepang dan Filipina semakin memperdalam kerja sama pertahanan dan maritim di tengah meningkatnya kekhawatiran bersama terhadap Tiongkok. Langkah ini disebut memiliki implikasi luas yang tidak hanya terbatas pada Laut Cina Selatan, tetapi juga merambah kawasan Laut Cina Timur hingga Selat Taiwan.

Baca juga: Struktur Misterius di Scarborough Shoal: Filipina Selidiki Dugaan Pembangunan Baru oleh China

Kesepakatan tersebut mengemuka setelah kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr ke Tokyo pekan lalu. Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat memulai pembicaraan formal terkait berbagi intelijen militer serta penetapan batas maritim, sekaligus meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif.

Namun, langkah tersebut langsung mendapat respons keras dari Beijing. Tiongkok mengecam pembicaraan perbatasan itu sebagai “ilegal dan tidak sah”, serta mengirimkan kapal penjaga pantai pada Senin untuk melakukan patroli penegakan hukum di sebelah timur Taiwan.

Di sisi lain, dinamika kawasan semakin kompleks setelah Manila dan Hanoi juga sepakat meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis yang lebih erat. Keduanya turut memperbarui nota kesepahaman kerja sama pertahanan, dengan Presiden Marcos menyebut langkah itu akan memperkuat kemampuan bersama dalam menjaga keamanan maritim.

Dalam konferensi pers bersama di Manila dengan Pemimpin Vietnam To Lam, Marcos menegaskan bahwa stabilitas kawasan, kebebasan navigasi, dan kebebasan penerbangan di Laut Cina Selatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

“Sebagai negara-negara yang sama-sama mengklaim wilayah tersebut, kami menegaskan kembali bahwa menjaga perdamaian, stabilitas, serta kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan tetap tidak dapat dinegosiasikan,” ujarnya.

Para pengamat menilai, rangkaian kerja sama ini menunjukkan adanya upaya menghubungkan berbagai titik ketegangan maritim yang melibatkan Tiongkok menjadi satu lanskap keamanan yang lebih terintegrasi.

Lucio Blanco Pitlo III, peneliti dari Asia Pacific Pathways to Progress Foundation di Manila, menyebut penguatan kerja sama Jepang–Filipina dapat mempersulit kalkulasi strategis Beijing, terutama dalam skenario krisis di Taiwan.

Menurutnya, meski sebagian bentuk kerja sama seperti pertukaran intelijen dan perencanaan evakuasi kemungkinan sudah berlangsung, kekhawatiran utama Tiongkok adalah terbentuknya keterhubungan antara berbagai titik rawan di kawasan.

Ia juga menyoroti kemungkinan Jepang dan Filipina menjadi jalur evakuasi jika terjadi konflik di Selat Taiwan, dengan wilayah Kepulauan Yaeyama di Jepang dan Batanes di Filipina berpotensi menjadi titik masuk pengungsi.

Baca juga: Polisi Jepang Ingatkan WNA, Kerja Jadi Tukang Cukur Wajib Punya Visa dan Izin Khusus

Selain itu, infrastruktur sipil seperti layanan feri Taiwan–Jepang juga dinilai memiliki fungsi ganda, tidak hanya untuk wisata, tetapi juga untuk skenario evakuasi darurat jika terjadi konflik.

Sementara itu, akademisi Universitas Renmin, Shi Yinhong, menilai langkah ini mencerminkan meningkatnya tekanan strategis terhadap Tiongkok akibat menguatnya jejaring aliansi yang dipimpin Amerika Serikat dan para sekutunya.

Ia menyebut Filipina telah lama menjadi mitra strategis penting Jepang di luar Amerika Serikat, terutama karena kesamaan tantangan yang dihadapi kedua negara terhadap Tiongkok.

Di sisi lain, Vietnam juga disebut semakin memperdalam kerja sama pertahanan dengan Jepang dan Filipina, meski selama ini menjalankan strategi “diplomasi bambu” atau keseimbangan hubungan antara Beijing dan Washington.

Konflik yang berulang di Laut Cina Selatan, terutama di sekitar Second Thomas Shoal, disebut semakin memperburuk hubungan Beijing dengan Manila. Sementara Vietnam tetap menjadi salah satu pihak yang paling vokal menentang klaim Tiongkok di kawasan tersebut.

Hubungan Jepang dan Tiongkok sendiri juga terus menegang, dipicu sengketa wilayah di Laut Cina Timur serta pernyataan politik yang berkaitan dengan Taiwan.

Sejumlah analis menilai, penguatan koordinasi Jepang dan Filipina dapat memperumit perencanaan militer Tiongkok, terutama terkait akses, logistik, dan skenario evakuasi di sekitar Taiwan.

Meski demikian, para pengamat juga menyoroti bahwa penguatan kerja sama ini tidak semata soal persenjataan, tetapi juga integrasi intelijen dan koordinasi tingkat kawasan yang lebih luas.

Dalam konteks itu, muncul pula pandangan bahwa terbentuknya jaringan keamanan baru ini merupakan bagian dari strategi “diplomasi jaringan” Jepang, yang menghubungkan Filipina dengan Australia, Vietnam, hingga kelompok Quad yang dipimpin Amerika Serikat.

Namun, langkah tersebut juga diperkirakan akan direspons Tiongkok melalui berbagai cara, mulai dari tekanan ekonomi hingga manuver militer terbatas, serta upaya memengaruhi dinamika internal ASEAN.

Baca juga: Skuad Timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 Tersusun, Pochettino Panen Cibiran

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama terkait kebijakan Amerika Serikat, negara-negara kawasan disebut mulai memperkuat hubungan pertahanan masing-masing sebagai bentuk antisipasi.

Para analis menilai, dalam jangka panjang, kerja sama Jepang–Filipina–Vietnam ini dapat memperkuat kemampuan pertahanan kawasan, tetapi sekaligus menempatkan Filipina sebagai negara garis depan dalam potensi krisis di Indo-Pasifik. (SCMP)