Ringkasan Berita:

• Komite Angkatan Bersenjata Senat AS menyetujui tambahan bantuan militer senilai 750 juta dolar untuk Ukraina dalam rancangan anggaran pertahanan 2027. 
• Keputusan ini menunjukkan masih adanya dukungan dari Kongres meski pemerintahan Trump mengurangi bantuan langsung ke Kyiv. 
• Rancangan tersebut masih harus melalui proses persetujuan Kongres sebelum resmi berlaku.

TRIBUNNEWS.COM - Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat pada 11 Juni memilih untuk memperpanjang bantuan AS bagi Ukraina dan meningkatkan pendanaan menjadi 750 juta dolar AS (sekitar Rp13,4 triliun) sebagai bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) 2027, menurut laporan Reuters.

Langkah ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Ukraina masih berlanjut di Kongres Amerika Serikat dalam menghadapi perang besar melawan Rusia, meskipun Presiden Donald Trump berupaya mengurangi bantuan AS kepada Kyiv sejak kembali menjabat.

NDAA merupakan undang-undang tahunan yang menetapkan pendanaan dan rencana kebijakan bagi militer Amerika Serikat untuk tahun fiskal berikutnya. Secara keseluruhan, NDAA 2027 mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 1,15 triliun dolar AS.

Versi rancangan yang dibuat oleh Komite Senat tersebut mencakup dana sebesar 750 juta dolar AS untuk Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), sebuah program yang dikelola Pentagon untuk memasok senjata kepada Ukraina melalui kontrak dengan perusahaan pertahanan Amerika.

Rancangan undang-undang Senat tersebut juga melarang penggunaan dana untuk tindakan yang mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina serta mewajibkan penyediaan informasi intelijen kepada Ukraina untuk mendukung operasi militernya.

Namun, rancangan ini masih harus melewati seluruh proses legislatif, termasuk pembahasan dan persetujuan dari kedua kamar Kongres Amerika Serikat.

Baca juga: Ukraina Tuduh Rusia Rekrut Gadis 17 Tahun untuk Bunuh Tentara

Bantuan AS ke Ukraina Menurun Sejak Trump Kembali Menjabat

Dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina telah menurun tajam sejak dimulainya masa jabatan kedua Trump. Bantuan militer AS kepada Kyiv turun hingga 99 persen selama tahun pertama Trump kembali berada di Gedung Putih.

Sejak pelantikannya pada Januari 2025, pemerintahan Trump belum mengalokasikan paket bantuan pertahanan baru melalui Presidential Drawdown Authority (PDA), yaitu mekanisme yang sering digunakan oleh pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

Sebagai gantinya, pemerintahan Trump memilih menjual senjata kepada Ukraina melalui mitra-mitra NATO menggunakan program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Pada awal Juni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat juga telah menyetujui undang-undang yang akan memberikan bantuan militer senilai miliaran dolar kepada Ukraina.

Namun, aturan tersebut masih harus mendapatkan persetujuan Senat dan ditandatangani menjadi undang-undang sebelum berlaku. Prosesnya diperkirakan menghadapi hambatan karena Senat dikuasai Partai Republik dan kemungkinan besar tidak akan menyetujui langkah tersebut tanpa dukungan dari Trump.

(*)