Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kementerian ATR/BPN Dukung Penegakan Hukum SDA bersama KPK dan 13 Lembaga

Sebagai tindak lanjut komitmen bersama pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum di sektor sumber daya alam (SDA) yang

Kementerian ATR/BPN Dukung Penegakan Hukum SDA bersama KPK dan 13 Lembaga
Kementerian ATR/BPN
Sebagai tindak lanjut komitmen bersama pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum di sektor SDA yang telah disepakati oleh 13 Kementerian/Lembaga (K/L), KPK gelar pertemuan dalam rangka koordinasi peningkatan kapasitas dan penegakan hukum di sektor SDA, di Jakarta (19/2/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai tindak lanjut komitmen bersama pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum di sektor sumber daya alam (SDA) yang telah disepakati oleh 13 Kementerian/Lembaga (K/L), KPK gelar pertemuan dalam rangka koordinasi program peningkatan kapasitas dan penegakan hukum di sektor SDA, di Jakarta (19/2/2020).

Kementerian ATR/BPN melalui  Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaaan Tanah (PPRPT) yang membidangi penertiban pemanfaatan ruang mendukung penuh kolaborasi tersebut.

Dukungan disampaikan oleh Andi Renald selaku Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, dalam acara tersebut dirinya berharap melalui kolaborasi ini akan menjadi semangat baru bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang dalam menghadapi tantangan ke depan terkait penanganan pelanggaran hukum bidang penataan ruang. 

Berita Terkait: Mari Kenal Dekat Ditjen PPRPT​

Lebih lanjut Andi Renald menjelaskan, selama ini PPNS penataan ruang dalam menjalankan fungsinya terkait penertiban pemanfaatan ruang masih menemui banyak kendala.

Banyaknya kendala dipengaruhi oleh banyak faktor, dari mulai perencanaan di mana ditemui penyusunan rencana tata ruang yang tidak disertai dengan dokumen KLHS yang valid, kemudian mengenai mutasi PPNS penataan ruang serta mengenai overlapping kewenangan di daerah dimana ada ketidakjelasan masing-masing pihak dalam hal penataan ruang khususnya terkait penertiban.

Hal lain yang Andi Renald sampaikan, dalam menangani kendala tersebut beberapa upaya telah dilaksanakan misalnya terkait peningkatan kapasitas PPNS penataan ruang yang dilakukan melalui pelatihan.

Berita Terkait: Tertibkan Tata Ruang, Ditjen PPRPT Lakukan 3 Hal Ini

“Maka dari itu, terkait kendala-kendala tersebut saya harap dengan kolaborasi akan menjadi salah satu solusi dan semangat baru bagi PPNS penataan ruang dalam menjalankan perannya,” pungkas Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas