TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem IT sangat diperlukan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengingat banyaknya data pasien di setiap rumah sakit.

Demikian dikatakan Ketua I Asosiasi Rumah Sakit Daerah, Kusmedi Priharto, dimana menurutnya RSUD maupun rumah sakit pemerintah lainnya mempunyai kewajiban melayani pasien peserta JKN. Namun kendala yang dihadapi di tiap-tiap rumah sakit daerah, adalah prasarana dan sarana yang belum begitu mendukung.

"Dari Aceh sampai Merauke, banyak rumah sakit yang kelas dan kelengkapannya berbeda-beda. Di rumah sakit, datanya banyak sekali. Kalau tidak memakai IT, akan kesulitan. Ini dialami teman-teman daerah yang IT-nya belum bagus," kata Kusmedi di Media Center BPJS Kesehatan, Kamis (20/2/2014).

Direktur Utama RSUD Tarakan itu mencontohkan jumlah pasien yang datang ke rumah sakit yang dipimpinnya dalam sehari.

"Kalau di Tarakan, polikliniknya saja bisa 900-1.100 pasien perhari. Tagihan saya yang pertama (bulan Januari) sebesar Rp 11,5 miliar. Dengan angka segitu, pasti pasien banyak sekali dan verifikasi (klaim) akan makan waktu," paparnya.

Karena itu ia mengapresiasi kebijakan BPJS Kesehatan yang memberikan uang muka 50 persen terlebih dulu kepada rumah sakit yang telah mengajukan klaim tagihan. Menurutnya uang muka yang dibayarkan BPJS Kesehatan itu berguna untuk keperluan operasional rumah sakit.

"Kalau teman-teman (rumah sakit) tidak cepat menagih, tidak ada uang segar untuk operasional rumah sakit. Begitu tagihan masuk, maka 50 persen dibayarkan untuk operasional. Setelah verifikasi (klaim), akan dibayar penuh," tukasnya.