TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemahaman publik terkait  pemenuhan gizi dan akses mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sebagai pemenuhan hak anak dinilai masih minim.

Ini diperparah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil serta  ketidakakuratan data anak.

"Sarana kesehatan sulit menjangkau semua balita di Tanah Air serta mereka yang tak terdata ini rentan diabaikan haknya," kata Grace Hukom, Transformational Director Wahana Visi Indonesia, Minggu (4/5/2014). WVI merupakan lembaga kemanusiaan yang peduli anak-anak.

Anak-anak sulit mendapat pelayanan kesehatan, karena seolah tidak diperhitungkan kehidupan maupun kematiannya. Bahkan tidak terlihat di mata pemerintahnya. Itulah sebabnya perlu menggerakkan komunitas akar rumput.

"Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam Sidang Kesehatan se-Dunia (World Health Assembly) di Jenewa, 19-24 Mei 2014," tambah Grace.

Ini dimaksudkan memastikan pemenuhan hak anak Indonesia untuk mendapat gizi terbaik dan fasilitas kesehatan yang layak, akan menjamin masa depan Negara. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan Posyandu.

Koalisi ini antara lain telah berhasil mendorong pengesahan PP No.33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Permenkes No. 15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu.  (Eko Sutriyanto)