TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Program jaminan kelahiran yang mengratiskan ibu-ibu melahirnya dinilai menjadi salah satu biang gagalnya program keluarga berencana.

Situasi bertambah parah, karena warga yang ingin ikut program KB justru harus membayar sehingga membuat enggan untuk mengikuti program untuk menekan jumlah penduduk itu.

Apalagi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang mengratiskan biaya sekolah maupun perawatan masyarakat tidak mampu.

"Seharusnya dibalik. Pelayanan KB mestinya gratis, sedangnya melahirkan dikenai biaya," ujar salah seorang penyuluh Keluarga Berencana (KB) saat pertemuan dengan anggota komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka di Batam Kepulauan Riau, Senin (16/2/2015).

Cara itu dinilai akan memberikan manfaat yakni menekan jumlah penduduk yang berasal dari inisiatif warga sendiri.

Rieke yang datang dalam rangka kunjungan kerja ini menyambut baik ide itu. Ia pun akan menyampaikan gagasan ide yang disampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan.

"Berbagai masukan yang ada akan kita teruskan dan sebagai bahan masukan. Tentunya, cara ini diharapkan memberikan kontribusi menekan jumlah penduduk," katanya.