Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Kesehatan
LIVE ●

Kemenkes Salurkan Jutaan Karton Makanan Tambahan

Sepanjang tahun 2015, Kementerian Kesehatan mengirim makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI), sebanyak 18.391 karton.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Dewi Agustina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang tahun 2015, Kementerian Kesehatan mengirim makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI), sebanyak 18.391 karton, 587.971 karton pemberian makanan tambahan ibu hamil (PMT-Bumil), dan 652.800 karton pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT AS).

Kementerian Kesehatan masih memiliki cadangan sebanyak 184.550 karton MP-ASI, 266.659 karton PMT-ASI, 1.140 karton PMT-AS. Adapun satuannya adalah MP-ASI 6,72 kg/karton, PMT-Bumil 3 kg/karton, dan PMT-AS 2,16 kg/karton.

"Makanan pendamping ini dikirimkan baik di tingkat provinsi maupun langsung ke Kabupaten," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, drg. Murti Utami, MPH di Jakarta, Senin (17/8/2015).

Pemberian MP-ASI, PMT-Bumil, dan PMT-AS mengantisipasi masalah gizi kurang. Namun, bila ditemukan kasus gizi buruk, maka diberikan tata laksana kasus gizi buruk.

Penderita akan dirawat di Puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit atau ke traumatic feeding center (TFC) sampai kondisinya kembali ke status gizi baik.

"Sementara PMT-AS lebih mengarah kepada memperkenalkan atau membiasakan sarapan sebelum anak-anak beraktivitas di sekolah," tuturnya.

Pengiriman makanan ini dilakukan sebagai buffer stock (persediaan tambahan untuk pengamanan) khususnya dalam tanggap darurat bencana.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya gizi buruk. Ini dilakukan dengan aktif pemantauan pertumbuhan anak dimulai dari Posyandu.

"Jika berat badan bayi/anak tidak naik 2 kali berturut-turut, maka anak tersebut dapat segera dirujuk ke Puskesmas untuk divalidasi apakah memerlukan perawatan lebih lanjut," katanya.

Dalam mengendalikan masalah gizi, Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan dan pemberian bantuan melalui Dinas Kesehatan.

Kegiatan ini tidak hanya dilakukan Kemenkes dan Dinas kesehatan saja, namun juga melibatkan 12 kementerian, universitas, anggota legislatif, PKK, dan LSM.

Keberhasilan status gizi masyarakat ditentukan oleh 30 persen sektor kesehatan dan 70 persen sektor non kesehatan seperti tingkat pendidikan, ekonomi dan kualitas lingkungan. (Eko Sutriyanto)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas