TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR Muhammad Iqbal berharap agar BPOM ini menjadi garda terdepan untuk mengawasi makanan-makanan yang beredar di pasar

Ia juga meminta agar kordinasi antara pemerintah daerah dan BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar di pasar agar terjamin kesehatannya.

Makanan-makanan seperti ikan, sayuran dan jajanan pasar apalagi dalam bulan Ramadhan sangat banyak jajanan pasar yang beredar di masyarakat.

“Tanpa adanya pengawasan rutin, akan banyak kita temui makanan yang tidak sehat beredar di masyrakat. Apalagi bulan Ramadhan seperti ini banyak pedagang makanan musiman yang berjualan," ujar Muhammad Iqbal di sela-sela pertemuan dengan Kepala Balai Besar POM Padang Zulkifli, Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit di kantor BPOM Padang. Jumat (09/06/2017)

Lebih lanjut politisi PPP ini meminta sarana dan prasarana penunjang harus ditingkatkan, seperti laboratorium, kemudian SDM nya harus ditingkatkan. Dan yang terpenting adalah kordinasi lintas sektoral antara BPOM dengan dinas terkait.

“Tanpa kordinasi saya kira mustahil langkah-langkah yang diinginkan tercapai. Untuk pengawasan di Sumbar sendiri sudah maksimal, sudah melakukan langkah-langkah yang penting. Seperti razia rutin makanan dan juga pengawasan rutin ke lapangan," tandasnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi IX Imam Suroso bahwa kordinasi BPOM Sumbar sudah berjalan baik antara pusat, provinsi, maupun kabupaten kota hanya saja perlu di tingkatkan.

‘’Untuk sementara ini hanya berjalan normatif saja, harus bisa lebih keras lagi dalam menindak, karena ini kaitannya dengan nyawa masyarakat," tegas politisi PDI Perjuangan ini

Lebih lanjut Imam juga menginstruksikan kepada BPOM Pusat untuk berkordinasi dengan balai besar POM yang ada di setiap Provinsi untuk pro aktif dalam menangani makanan dan obat-obatan impor.

Menurutnya BPOM Provinsi Sumbar harus sudah mulai aktif untuk menangani masalah ini, jangan sampai rakyat sakit karena adanya makanan yang tidak sehat dan obat-obatan yang sudah kedaluarsa.

“Saya meminta pemerintah Provinsi Sumbar lebih ketat, lebih serius dalam menangani masalah ini. Karena jika dibiarkan bisa membahayakan kesehatan masyarakat, apalagi saat ini bulan Ramadhan harus lebih hati-hati dalam mengawasi makanan yang tidak layak konsumsi,’’ tutupnya. (Pemberitaan DPR RI)