TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah kesehatan jiwa masih dianggap kalah serius daripada masalah kesehatan fisik. Masyarakat belum menilik masalah kesehatan jiwa sebagai penyakit.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono kepada Tribun Network, Senin (7/10/2019).

"Seringkali sakit hanya diartikan apabila kita tidak mampu melakukan sesuatu," kata Anung.

Masalah kesehatan jiwa sama halnya dengan masalah kesehatan fisik karena dapat mengancam kehidupan seseorang. Anung memaparkan berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 prevalensi rumah tangga dengan anggota yang menderita skizofrenia atau psikosis sebesar 7/1000 dengan cakupan pengobatan 84,9 persen.

Pada kelompok usia remaja, prevalensi gangguan mental pada remaja berumur lebih dari 15 tahun sebesar 9,8 persen. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar enam persen.

Persoalan kesehatan jiwa perlu dicegah dan dikendalikan melalui upaya promotiv, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Penanganan masalah kesehatan jiwa perlu melibatkan semua aktor pembangunan secara inklusi. Keterlibatan penanganan tidak hanya berbasis fasilitas kesehatan, individu dan keluarga, namun juga komunitas di satu wilayah.

"Saat ini kita bicara tentang transformasi kesehatan dari sebuah pengobatan menjadi sebuah tanggung jawab kepedulian," ujar Anung.

Permasalahan kesehatan jiwa dan penyalagunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) perlu mendapat perhatian khusus. Tujuannya adalah pencegahan dan pengendalian melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

"Kunci dasarnya ada pada shifting dari cure, service dan care," kata Anung.