TRIBUNNEWS.COM, MARABAHAN - Terlampau kecewa, Bupati Barito Kuala (Batola), Kalsel, Hj Noormiliyani menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Keputusan ini disampaikan pada konferensi pers yang digelar di Crisis Center Pemkab Baritokuala, setelah pihaknya menilai kakunya birokrasi pihak BPJS yang tidak memberikan kebijakan terhadap seorang warga yang masih balita, Aliqa Azzahra, untuk penanganan pembiayaan.

Aliqa merupakan putri kedua dari pasangan Najir dan Nurhidayani, warga Puntik Luar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola.

Lahir normal pada 27 Februari 2020 dengan berat 3,7 kilogram. Berselang 11 hari setelah kelahirannya, kulit Aliqa mulai membiru dan berat badannya mulai menyusut.

Pertengahan Mei 2020, orangtuanya membawa ke dokter spesialis anak dan berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami jantung bocor bawaan.

"Setelah itu kami rutin melakukan rawat jalan. Namun kondisinya tidak jauh membaik, kami dianjurkan membawa ke rumah sakit khusus jantung" ucap Najir, orangtua bayi.

Mengandalkan penghasilan sebagai mekanik bengkel sepeda motor, Najir hanya bisa menaruh harap untuk membiayai kesembuhan buah hatinya.

Ia pun melakukan penggalangan donasi melalui komunitas motor yang ada di Barito Kuala.

Melalui aksi inilah, kabar keterbatasan biaya pengobatan Alika sampai ke Pemkab Barito Kuala.

Iktikad baik hadir, Hj Noormiliyani mendesak kantor layanan BPJS di Marabahan untuk segera memverifikasi aplikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI APBD untuk keluarga Najir.

Lantaran harus melalui berbagai regulasi, cara itu tidak dapat ditempuh karena baru bisa disetujui setiap awal bulan.

Opsi lain pun diajukan, yaitu melalui jalur mandiri. Tujuannya, secepat mungkin bayi Aliqa bisa mendapatkan perawatan secara intensif.

Ternyata alternatif ini juga terbentur dengan regulasi BPJS yang mengharuskan menunggu hingga 14 hari untuk aktivasi nomor peserta.

Langkah terakhir yang diharapkan adalah melalui hitung mundur agar nomor kepesertaan bisa diaktifkan sebelum dirawat. Namun, lagi-lagi langkah itu menemui kebuntuan.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Batol, Rabiatul, menyampaikan, bahwa untuk pendaftaran peserta sebaiknya sebelum sakit.

BPJS Kesehatan memberikan kepastian pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kartunya aktif.

"Kami tidak bisa mengakomodasi aplikasi itu. Itu dibuat bukan oleh BPJS. Sedangkan menentukan kebijakan, bukan progresi perorangan atau daerah," paparnya.

Atas perkembangan yang demikian inilah, Bupati Batola Hj Noormiliyani mengambil tindakan berupa memutus kerja sama dengan BPJS.

"Kami juga tidak menginginkan pemutusan ini terjadi, tetapi sudah sangat menyinggung kemanusiaan. Bahkan ini merupakan kali ketiga, masih saja tidak ada solusi. Ya sudahlah, kita bicara saja," paparnya di dampingi Wakil Bupati Batola, Rahmadian Noor, dan sejumlah pejabat lainnya.

Ia juga menyampaikan pengambilan keputusan ini pun sudah melalui perundingan dan telah mendapat dukungan penuh dari Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel.

Saat ini, ada sekitar 33.000 warga Kabupaten Baritokuala yang terdaftar BPJS melalui PBI. Untuk sementara, pemkab membantu pelayanan masyarakat dengan menggunakan dana alternatif, seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Adapun memutus kerja sama dengan BPJS, tidak berkaitan dengan ASN yang ada di Batola.

"Keputusan ini juga menyangkut otonomi daerah dalam menentukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sebelum menjalin hubungan kerja sama dengan BPJS, bersama Jamkesda, kami ditangani baik-baik saja," tukas Bupati.

Ia pun meyakinkan, balita Aliqa akan tetap diperjuangkan kesembuhannya dengan kekuatan sendiri untuk pengobatan.

"Kami tinggal menyelesaikan teknis keberangkatan ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta," tutup Bupati Noormiliyani.

(Banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Tabri)

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Bupati Batola Hentikan Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan karena Ini, 
Penulis: Muhammad Tabri