TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bukanlah karya anak bangsa.

Wiku mengatakan, vaksin Nusantara sebenarnya dikembangkan di Amerika Serikat dan diujicoba di Indonesia.

”Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia,” kata Wiku dalam jumpa pers daring di Istana Negara Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Pernyataan Wiku itu sekaligus menjawab klaim sejumlah pihak, termasuk para anggota DPR RI, yang menyebut Vaksin Nusantara adalah karya anak bangsa.

Wiku menyampaikan setiap vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus melewati kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga: Usai Divaksin Nusantara Relawan Mengeluh Nyeri hingga Demam

Vaksin-vaksin itu harus mendapat izin terkait aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan.

Dia menyampaikan pemerintah mendukung penuh upaya inovasi di bidang kesehatan. Namun, pemerintah hanya memberi dukungan jika inovasi memenuhi kriteria ilmiah.

Baca juga: Badan POM Sebut Keamanan dan Efektivitas Vaksin Nusantara Belum Meyakinkan

"Inovasi di bidang kesehatan harus tetap mengikuti kaidah, etika, dan tahapan ilmiah sehingga inovasi yang dihasilkan memiliki manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Wiku menyarankan tim pengembang Vaksin Nusantara segera berkomunikasi dengan BPOM. Pemerintah kata Wiku, berharap polemik Vaksin Nusantara segera usai.

"Diharapkan tim pengembang Vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan Badan POM agar isu yang ada terkait vaksin ini dapat segera terselesaikan," ucap Wiku.

Sama seperti yang disampaikan Wiku, ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo menyatakan Vaksin Nusantara bukanlah hasil inovasi karya anak bangsa, melainkan hasil penelitian asing dan menggunakan bahan produksi yang juga diimpor dari luar negeri.

"(Vaksin Nusantara) bukan inovasi anak bangsa. Inovasinya berasal dari Amerika oleh peneliti Amerika dari perusahaan biotek komersil di Amerika," tulisnya dalam cuitan, Kamis (15/4/2021).

Ahmad menyayangkan tindakan tim pengembang Vaksin Nusantara yang tidak menceritakan keutuhan teknologi sel dendrintik yang digunakan untuk membuat vaksin nusantara.

Selain itu pelabelan 'Nusantara' pada vaksin ini menurut Ahmad tidak akurat.

Ahmad menilai lebih baik memprioritaskan penelitian vaksin merah putih lantaran keterbatasan dana yang digunakan untuk penelitian vaksin.

"Dana republik terbatas, maka prioritaskan pendanaan Vaksin Merah Putih," ujarnya.

Sebelumnya, Vaksin Nusantara memicu kontroversi di masyarakat setelah BPOM menghentikan penelitian vaksin itu karena ada sejumlah dokumen uji klinis fase I yang belum lengkap.

Di tengah kontroversi itu, anggota DPR RI justru ramai-ramai menyatakan dukungan. Bahkan, sejumlah pimpinan parlemen ikut menjadi relawan vaksin ini.

Mereka berkukuh pemerintah dan BPOM harus mengizinkan penggunaan Vaksin Nusantara. Mereka beralasan vaksin ini merupakan produk dalam negeri.

BPOM  menyebut semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.

Komponen yang dimaksud berupa antigen, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), medium pembuatan sel, dan alat-alat persiapan.

"Semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini di impor dari USA," kata Kepala BPOM Penny K Lukito melalui keterangan tertulis, Rabu (14/4).

BPOM menegaskan vaksin yang diprakarsai mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu membutuhkan waktu cukup lama jika ingin dibuat secara sepenuhnya di Indonesia alias tanpa impor komponen lagi.

Penny menjelaskan bahwa antigen SARS COV-2 Spike Protein yang dipakai dalam penelitian ini merupakan produksi Lake Pharma, California, USA. Kemudian GM-SCF juga diproduksi oleh Sanofi dari USA.

Pengembangan dan uji klinis vaksin Nusantara sendiri merupakan kerjasama antara PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) bersama AIVITA Biomedical asal USA, Universitas Diponegoro, dan RSUP dr. Kariadi Semarang.

"Jika akan dilakukan transfer teknologi dan dibuat di Indonesia membutuhkan waktu yang lama mengingat sampai saat ini Industri Farmasi yang bekerjasama dengan AIVITA Biomedica Inc belum memiliki sarana produksi untuk produk biologi," ujar Penny.

"Membutuhkan waktu 2-5 tahun untuk mengembangkan di Indonesia," imbuhnya.

Penny menjelaskan, proses pembuatan vaksin sel dendritik dilakukan oleh peneliti dari AIVITA Biomedica.

Meski staf di RS. Kariadi diberikan pelatihan, tetapi pada pelaksanaannya dilakukan oleh dari AIVITA Biomedica.

Penny mengatakan bahwa dari hasil inspeksi, ada beberapa komponen tambahan dalam sediaan vaksin yang tidak diketahui isinya. Tim dari RSUP dr Kariadi pun tidak memahami itu.

"Semua pertanyaan dijawab oleh peneliti dari AIVITA Biomedica, di mana dalam protokol tidak tercantum nama peneliti tersebut. Peneliti utama dr Djoko dari RSPAD Gatot Subroto dan dr Karyana dari Balitbangkes tidak dapat menjawab proses-proses yang berjalan karena tidak mengikuti jalannya penelitian," ungkap Penny.

Dengan temuan-temuan pada uji klinis fase I vaksin Nusantara itu, BPOM urung memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.

BPOM meminta tim peneliti vaksin Nusantara untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).(tribun network/rin/dod)