Misalnya, belajar dari YKPI bagaimana memanfaatkan organisasi perempuan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yaitu BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) tingkat provinsi.

Kemudian tingkat kabupaten/kota ada GOW ( Gabungan Organisasi Wanita ).

YKPI melakukan sosialisasi atau edukasi tentang pentingnya skrining dan deteksi dini kanker payudara.

Selain itu, mobil mamografi milik YKPI sebagai sarana deteksi dini, adalah satu-satunya atau pertama di ASEAN yang menjadi contoh dan banyak diikuti negara lain.

Mewakili Ketua Indonesian Women Imaging Society (IWIS) dr. Kardinah SpRad(K), menambahkan, deteksi dini dimulai dari SADANIS yang bisa dilakukan sendiri oleh semua individu.

Jika ditemukan benjolan, bisa mendatangi Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang sudah dilengkapi USG atau mamograf, perkembangan saat ini sudah ada 3D atau automated breast USG di beberapa rumah sakit.

Di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, tersedia mamografi , yang berkembang dari 2D menjadi 3D (digital breast tomosynthesis). Selain itu ada peralatan diagnostik seperti MRI dan PET scan yang lebih canggih, untuk kasus-kasus khusus.

“Sarana deteksi dini sudah ada, program nasional telah dibuat sejak 2008, sistem rujukan diperkuat, tinggal pasiennya, mau melakukan atau tidak. Hanya berpikir benjolan di sekitar payudara itu cuma karena pengaruh hormonal, sehingga tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar dr. Kardinah.

Selain itu, setelah kasus kanker ditemukan, penanganan selanjutnya menjadi tantangan besar.

Selanjutnya menurut Ketua PERABOI, dr. Walta Gautama, Sp.B (K) Onk, ketika pasien merasa ada benjolan, untuk berani datang ke fasilitas kesehatan butuh waktu 1-3 bulan. Sampai ditangani dengan benar butuh waktu 9-15 bulan.

"Jadi walau kita menekankan pentingnya deteksi dini, kalau penatalaksanaan tidak diperbaiki maka hasilnya akan sama saja. Sebab penanganan kanker harus benar dari awal sampai akhir,” papar dr. Walta.

Hal inilah yang menyebabkan selama 35 tahun terakhir, belum ada kemajuan yang signifikan dalam upaya menekan kejadian kanker payudara stadium 3 dan 4 di tanah air.

“Masalahnya masih sama, yaitu belum ada regulasi standar untuk alur rujukan kasus terduga kanker payudara dari fasilitas kesehatan primer me fasilitas sekunder dan tersier. Padahal untuk kemajuan terapi kanker payudara, Indonesia tidak kalah bahkan unggul dibandingkan negara lain,” jelas dr. Walta.

Kerjasama Lintas Profesi di SEABCS Melalui SEABCS 2021, diharapkan simpul-simpul masalah penanganan kanker payudara di masiing-masing negara bisa terurai dengan berbagi pengalaman.

“Harapannya melalui SEABCS akan lahir sebuah rekomendasi yang merupakan hasil pemikiran para ahli dan peserta, yang kemudian bisa dibawa ke pembuat kebijakan masing-masing negara,” ujar Wakil Ketua Penyelenggara Ning Anhar.