Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Kesehatan

Catatan Anggota Panja Terkait Vaksin

Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR-RI, Nur Nadlifah menyoroti vaksin Zifivax saat RDP dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan

Penulis: Erik S
Editor: Toni Bramantoro
zoom-in Catatan Anggota Panja Terkait Vaksin
Istimewa
Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah menyoroti vaksin Zifivax saat RDP dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, Kamis (31/3/2022).

Menurut dia, Zifivax adalah vaksin bagus. Tapi tidak dimasuk dalam daftar vaksin booster.

"Menurut penelitian vaksin Zifivax bagus mengapa tidak dimasukkan dalam list, sedangkan vaksin yang barusan keluar justru dimasukkan dalam list," kata dia.

Nadlifah menyoroti pengadaan vaksin halal yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh Kementerian Kesehatan.

“Apalagi syarat mudik tahun ini seluruh masyarakat wajib booster,” ujar Anggota Fraksi PKB itu.

Senada dengan Nadlifah Anggota Panja Komisi IX dari Fraksi PAN, Saleh Daulay mempertanyakan pengadaan vaksin covid-19 yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan.

Saleh Daulay mencecar pihak kemenkes yang kali ini di hadiri oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes Lucia Rizka Andalusia terkait jumlah dan jenis vaksin yang sudah didistribusikan.

Berita Rekomendasi

“Penetapan jenis dan jumlah, pertanyaan saya apa dasarnya, misalnya ditetapkan merek ini sekian, vaksin ini sekian. Apa dasarnya, apa yang menyebabkan Kemenkes pilih itu,” Kata Saleh Daulay.

Kemudian dia merasa bingung terkait mekanisme terkait harga dan biaya distribusi vaksin covid-19, Imbuh Saleh, informasi seperti apa yang diterima oleh kemenkes yang diterangkan oleh Biofarma.

“Terkait struktur harga atau biaya di luar margin. Apa ada harga di dalam margin, di luar margin, atau apa ada harga sebenarnya? Ini penting supaya kita bisa lihat,” sambung Saleh.

Menanggapi semua pertanyaan terkait persedian, harga, serta kehalalan vaksin yang di distribusikan oleh Kemenkes, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia menjelaskan bahwa vaksin yang sudah diberikan UEA oleh BPOM ada 10 jenis vaksin, sedangkan yang digunakan oleh pemerintah baik yang melalui hibah atau pengadaan sampai saat ini baru 7 jenis Vaksin.

“Terkait dengan vaksin halal, atas arahan dari RDP ada berita bahwa vaksin booster sudah mendapatkan halal di UEA, kami hari ini sudah berkoordinasi dengan UEA menanyakan status kehalalan Vaksin tersebut,” terangnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas