TRIBUNNEWS.COM - Sebagai lembaga swadaya masyarakat nirlaba berbasis kelompok pendukung ibu yang bertujuan untuk mendukung, mempromosikan dan melindungi menyusui serta pemberian makanan bayi dan anak, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) telah berdiri sejak tahun 2007.

Saat ini sudah ada di 19 Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota di Indonesia, AIMI memiliki keragaman latar belakang relawan; mulai dari tenaga kesehatan, ibu rumah tangga, pengajar, serta karyawan swasta dan profesional dari berbagai bidang.

Forum Musyawarah Nasional AIMI yang diadakan setiap 5 (lima) tahun serta kini dilaksanakan di Bukittinggi dimanfaatkan oleh para relawan AIMI dari seluruh Indonesia untuk membahas isu-isu penting yang terkait dengan perkembangan AIMI sebagai wadah perumusan rencana strategis dalam mencapai tujuan-tujuan internal dan eksternal organisasi di tingkat pusat, daerah, dan cabang.

Baik secara langsung dan tidak langsung, AIMI memiliki sumbangsih besar terhadap pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena memberdayakan ibu dan keluarga untuk menyusui berarti juga memeratakan pendidikan kesehatan, mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, menjunjung kesetaraan gender, mengurangi kesenjangan, serta tak lepas dari kemitraan dengan berbagai pihak.

Selain memilih Ketua Umum AIMI untuk Periode 2023 - 2028, musyawarah berbagai topik internal, mengesahkan amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) AIMI, munas AIMI ke-3 yang dilaksanakan di Istana Bung Hatta juga menjadi momen untuk menetapkan program 5 tahun AIMI, salah satunya terkait stunting.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8 persen di mana artinya 1 dari 3 balita mengalami stunting. Indonesia sendiri merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia.

Hal ini menjadikan stunting PR besar bagi Indonesia, terlebih target yang dituju Presiden Jokowi terbilang sangat ambisius yakni 14 % atau turun 16,8 % pada tahun 2024 mendatang.

Pencegahan stunting dilakukan dengan upaya mengawal 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan program pemberian makan bayi dan anak (PMBA) termasuk ASI Eksklusif (ASI saja selama 6 bulan pertama), makanan pendamping ASI menu keluarga yang adekuat dan bergizi seimbang sejak usia 6 bulan, dan menyusui sampai 2 tahun atau lebih sesuai anjuran WHO/UNICEF .

Pekerjaan rumah ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, butuh kerja sama lintas sektor untuk mencapai target tersebut, antara lain dengan menggandeng LSM seperti AIMI serta pihak-pihak yang bebas dari konflik kepentingan.

Konflik kepentingan yang dimaksud dimiliki oleh pihak-pihak yang kontraproduktif terhadap kesuksesan menyusui dan penanggulangan stunting, seperti misalnya industri susu formula, makanan minuman kemasan dan ultraproses, farmasi yang memproduksi suplemen ibu, bayi, dan balita, serta botol dot dan empeng.

Hal senada disampaikan oleh para narasumber dalam seminar publik yang mengawali rangkaian kegiatan munas AIMI ke-III dengan tema “RegenerASI: Pemberdayaan Ibu untuk Indonesia Bebas Stunting”.

Seminar dibuka oleh Hj. Harneli Mahyeldi, Ketua TP PKK Provinsi Sumatra Barat yang memaparkan peran serta dan praktik baik yang dilakukan oleh TP PKK seSumatra Barat dalam upaya pencegahan stunting, dilanjutkan pemaparan dari para narasumber ahli di bidangnya. Dr. Utami Roesli, SpA, IBCLC, FABM, sebagai dokter spesialis anak dan pendiri Sentra Laktasi Indonesia menekankan bahwa akar stunting selain kesehatan serta gizi ibu adalah praktik PMBA yang tidak adekuat dan infeksi pada 1000 hari pertama kehidupan.

Menurut beliau, karena berdasarkan kitab suci berbagai agama menyusui merupakan ibadah, maka konseling menyusui serta upaya-upaya mendukung menyusui dapat dianggap membantu orang memenuhi hak dan kewajibannya untuk beribadah.

Sedangkan DR. dr. Tan Shot Yen, M.Hum, sebagai seorang dokter, filsuf, dan ahli gizi komunitas menekankan bahwa dalam membuat MPASI sebaiknya menggunakan bahan lokal sesuai menu keluarga dan mengacu pada panduan nasional yaitu buku KIA terbaru.

Nia Umar, S.Sos, MKM, IBCLC, selaku ketua umum AIMI periode 2018-2023 sendiri berharap munas AIMI ke-3 ini menjadi ajang untuk pengurus merefleksikan apa saja yang sudah dikerjakan dengan baik selama ini dan bagaimana mempertahankannya untuk di kemudian hari, serta mencari cara untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui inovASI dan regenerASI agar bisa lahir relawan-relawan baru yang akan menjadi penerus dari AIMI di kemudian hari.