Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menu makanan dalam Program Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok mendapatkan sorotan, karena dianggap tidak layak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyarankan agar pemerintah daerah melibatkan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) agar kejadian serupa tidak terulang.

Dan menurutnya, sebaiknya pemberian PMT dikelola di tingkat kelurahan.

"Kalau itu dikelola oleh masing-masing kelurahan, misalnya dikoordinasi oleh ketua penggerak PKK, kemudian melibatkan warga sekitar," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Menurut Muhadjir, pemberdayaan ibu-ibu PKK akan membuka lapangan pekerjaaan.

Selain itu, makanan bergizi yang dibuat oleh ibu-ibu PKK akan lebih sesuai dengan selera masyarakat di wilayah itu.

"Dan nanti menu makanannya juga berbasis bahan-bahan yang ada di tempat itu. Kan ini sebetulnya tidak harus seragam. Tidak harus semuanya dalam bentuk tahu yang di dalamnya diberi nugget. Kan masing-masing bisa dalam bentuk ayam, ibu-ibu PKK itu yang menggoreng," kata Muhadjir.

Baca juga: Respon Wapres Maruf Amin Soal Menu Makanan Pencegah Stunting Kota Depok Tuai Sorotan

Selain itu, pemanfaatan kelurahan akan membuat pemberian PMT sesuai dengan target.

"Dan itu justru akurasi data juga bagus kalau diserahkan ke masing-masing kelurahan. Karena yang tahu persis siapa yang sedang hamil dan siapa yang sedang punya anak bawa dua tahun itu kan ya kepala desa atau kepala kelurahan itu sendiri. Sehingga penanganannya lebih intens," pungkas Muhadjir.