Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menyatakan, data kependudukan tidak turut menjadi korban serangan ramsomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa waktu lalu.

Karenanya layanan masyarakat yang berkaitan dengan data kependudukan berjalan normal seperti BPJS Kesehatan.

"Kami sampaikan data dukcapil tidak atau belum bergabung dengan PDN sementara. Kita ada data center yang dikelola oleh langsung oleh Kemendagri. Yakni dua berada di Jakarta dan satu di di luar Jakarta atau Batam," kata dia dalam kegiatan peluncuran Face Recognition BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Meski demikian, pihaknya terus berbenah untuk meningkatkan keamanan data tersebut. "Insyallah normal, bisa melakukan pelakukan kependudukan kepada masyarakat," ujar Teguh.

Hingga semester 2 tahun 2023, data kependudukan Indonesia mencapai 280,7 juta penduduk dengan sebaran terbanyak di Pulau Jawa, mencapai 56,00 persen.

Sementara itu penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP mencapai 201 juta orang atau 97 persen dari total usia yang wajib memiliki e-KTP.

"Jadi masih kurang sedikit lagi dan yang belum ini, mereka yang tinggal di daerah remote yang infrstrukturnya belum memadai," kata Teguh.

Baca juga: Serangan Ransomware ke Server PDN Juga Hambat Layanan Pajak WNA

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, data peserta JKN Nasional aman dari serangan serupa, lantaran pihaknya bekerjasama dengan BSSN dan Kominfo untuk menjaga keamanan secara berlapis.

"Kami bersama BSSN dan Kominfo bekerjasama. Kami berlapis-lapis sistemnya untuk meningkatkan keamanan cyber security," kata Prof Ghufron.