Iuran JKN Akan Naik? Menkes, Menkeu dan Dirut BPJS Kesehatan Diskusi, Hati-hati Tentukan Besarannya
Menkes mengatakan, pemerintah sudah pernah membuat simulasi kenaikan iuran JKN pada 2022 silam. Kini pihaknya diskusi dengan Menkes dan BPJS Kesehatan
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Anita K Wardhani
Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bakal duduk bareng bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk berdiskusi soal kemungkinan naiknya iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 2025.
Ia mengatakan, pemerintah sudah pernah membuat simulasi kenaikan iuran pada 2022 silam.
Baca juga: BPJS Kesehatan Luncurkan Buku Tabel Morbiditas, Berisi Data Beban Penyakit di Indonesia
“Saya sudah ngobrol sama Ibu Sri Mulyani, nanti kita panggil Pak Ghufron. Pemerintah memikirkan dengan sangat hati-hati. Saya dengan Ibu Sri Mulyani selalu berkomunikasi, kami memastikan bahwa BPJS itu tidak kurang (defisit),” ujar dia saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jumat (15/11/2024).
Mantan dirut Bank Mandiri memastikan, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam memutuskan soal iuran program JKN.
Hal ini dikarenakan ada temuan kasus dugaan kecurangan atau fraud terkait klaim fiktif (phantom billing) dan manipulasi diagnosis atas klaim program JKN yang ditemukan di 3 rumah sakit swasta lalu.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Isyaratkan Iuran JKN Akan Naik di Pertengahan 2025
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk layanan JKN.
“Kami minta BPJS tolong lebih teliti lagi, melihat pembayaran-pembayaran itu sudah dilakukan benar apa enggak, karena sebelumnya ada kasus fraud. Semua itu ada perhitungannya. Sekarang kita lihat apakah angka perencanaan dan realisasinya itu dekat atau enggak,” jelas Budi Gunadi Sadikin.
Disinggung soal defisit, pihaknya menilai saat ini BPJS Kesehatan memiliki cadangan kas yang mencapai puluhan triliun.
Dengan demikian, defisit itu bisa ditutupi.
“Kita mesti hati-hati ngomong defisit Rp20 triliun. Karena BPJS masih punya cash puluhan triliun juga. Saya rasa di atas Rp50 triliun. Jadi hati-hati itu bukan BPJS defisit Rp20 triliun. BPJS Kesehatan masih punya buffer karena yang dulu-dulu sejak Covid-19, seingat saya di atas Rp50 triliun. Jadi masih ada waktu lah sebenarnya, nggak usah terlalu terburuk,” ungkapnya.
