"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. 

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. 

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Sebaran Dapur Pembagian Makanan

Berdasarkan data yang dibagikan, 190 titik dapur SPPG yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. 

Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. 

Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.

Berikut daftar lengkap jumlah titik dapur SPPG di setiap kecamatan dari setiap provinsi yang terdaftar dalam dokumen yang dibagikan. 

1. Aceh; 1 titik di Kecamatan Johan Pahlawan, 1 titik di Kecamatan Tapak Tuan, 1 titik di Kecamatan Bebesen, 1 titik di Kecamatan Babussalam, 1 titik di Kecamatan Peureulak, 1 titik di Kecamatan Ulee Kareng.

2. Bali; 1 titik di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

3. Banten; 1 titik di Kecamatan Pamulang, 1 titik di Kecamatan Pamulang Timur, 1 titik di Kecamatan Serpong.