Ringkasan Utama

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menghadapi sorotan tajam setelah lebih dari 5.000 anak mengalami keracunan. Pemerintah mengakui kelalaian dan menyampaikan permintaan maaf. Pakar kesehatan dan pemantau pendidikan mendesak evaluasi menyeluruh, dari dapur hingga tata kelola nasional.

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot setelah insiden keracunan massal terjadi di Kabupaten Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Lebih dari 250 siswa terdampak, menambah daftar panjang korban sejak program ini diluncurkan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga pertengahan September 2025, sebanyak 5.360 anak mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut kejadian ini bukan lagi kesalahan teknis.

“Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN,” kata Ubaid, Kamis (18/9/2025).

JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ujarnya.

 
Akui Ada Kelalaian, Pemerintah Minta Maaf

Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan ditegaskan sebagai prioritas nasional dalam RAPBN 2026, program ini kini menghadapi tekanan publik.

Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan makanan dari MBG.

“Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Keluarga Kakak Beradik yang Alami Cacingan di Bengkulu Ikut Diobati, Dokter: Antisipasi

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan cepat bagi warga terdampak.

“Yang pertama, adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Pemerintah juga membuka kemungkinan sanksi terhadap pihak yang lalai, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).