Ringkasan Utama

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menghadapi sorotan tajam setelah lebih dari 5.000 anak mengalami keracunan. Pemerintah mengakui kelalaian dan menyampaikan permintaan maaf. Pakar kesehatan dan pemantau pendidikan mendesak evaluasi menyeluruh, dari dapur hingga tata kelola nasional.

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot setelah insiden keracunan massal terjadi di Kabupaten Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Lebih dari 250 siswa terdampak, menambah daftar panjang korban sejak program ini diluncurkan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga pertengahan September 2025, sebanyak 5.360 anak mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut kejadian ini bukan lagi kesalahan teknis.

“Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN,” kata Ubaid, Kamis (18/9/2025).

JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ujarnya.

 
Akui Ada Kelalaian, Pemerintah Minta Maaf

Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan ditegaskan sebagai prioritas nasional dalam RAPBN 2026, program ini kini menghadapi tekanan publik.

Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan makanan dari MBG.

“Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Keluarga Kakak Beradik yang Alami Cacingan di Bengkulu Ikut Diobati, Dokter: Antisipasi

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan cepat bagi warga terdampak.

“Yang pertama, adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Pemerintah juga membuka kemungkinan sanksi terhadap pihak yang lalai, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan agar sanksi tidak mengganggu operasional program MBG.

 
Pakar Ungkap Titik Rawan MBG

Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menilai evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan.

Ia mengidentifikasi tiga titik rawan dalam rantai penyediaan makanan MBG.

“Setidaknya ada tiga kemungkinan terjadinya keracunan dan harus dievaluasi mendalam,” ujar Prof Tjandra, Sabtu (20/9/2025).

Pertama, proses memasak di SPPG. Kebersihan alat, prosedur masak, dan pengemasan harus dijamin. Namun, ia menekankan bahwa masalah tidak selalu berasal dari dapur.

“Kemungkinan titik kritis lain masih terbuka,” katanya.

Baca juga: Kontroversi Surat Perjanjian MBG di Blora: Keracunan Harus Dirahasiakan, Dikritik Keras DPRD

Kedua, bahan pangan. Jika kadar insektisida tinggi, hewan berasal dari kandang sakit, atau ada kontaminasi lain, maka makanan bisa berisiko.

Ketiga, transportasi dan penyimpanan. Gudang yang tidak memenuhi syarat ventilasi, suhu, dan kelembaban bisa memengaruhi kualitas makanan.

“Tegasnya memang ada beberapa alur proses yang harus dievaluasi secara mendalam. Dengan keracunan makanan yang sudah sampai ribuan ini harus diperbaiki agar jangan sampai terjadi lagi,” ujar Direktur Pascasarjana Universitas YARSI itu.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut kasus terbaru di Banggai diduga berasal dari ikan cakalang yang disuplai oleh pemasok baru.