Daerah 3T diprediksi paling terdampak. Layanan berkompetensi tinggi masih terpusat di kota besar.

Tanpa perencanaan berbasis kebutuhan, disparitas layanan dapat semakin melebar.

3. Risiko Rumah Sakit Tipe C dan B Kehilangan Pendapatan

Rumah sakit tipe menengah banyak bergantung pada kasus borderline untuk operasional.

Jika pasien dapat langsung menuju RS tipe A, potensi penurunan pendapatan bisa memengaruhi kualitas layanan.

4. Sistem IT yang Belum Real Time

Gangguan jaringan dan server penuh di FKTP masih sering terjadi.

Data kapasitas tempat tidur rumah sakit tidak selalu terbarui, sehingga penolakan rujukan karena informasi tidak akurat dapat terjadi.

Baca juga: Wacana Penghapusan Rujukan Berjenjang BPJS Dinilai Berisiko Picu Penumpukan Pasien

5. Ketidakpastian Regulasi Teknis

Faskes membutuhkan SOP nasional yang jelas. Tanpa standar kompetensi, pembagian peran tegas, dan audit rujukan konsisten, interpretasi aturan bisa bervariasi.

6. Tantangan Pembiayaan dan Risiko Moral Hazard

Jika rujukan langsung ke RS tipe A meningkat, klaim BPJS bisa melonjak.

Tanpa pengendalian berbasis clinical pathway serta audit medis, risiko overtreatment sulit dihindari.

Potensi Besar Jika Syarat Terpenuhi

Meski tantangannya kompleks, Dicky menilai reformasi ini tetap merupakan langkah maju bagi sistem kesehatan Indonesia.

Dengan standarisasi, integrasi IT, dan penguatan FKTP, seluruh pihak dapat merasakan manfaatnya.

“Jika semua ini dilakukan maka potensinya layanan akan jauh lebih cepat, biaya BPJS lebih hemat, keselamatan pasien meningkat,” ujarnya.

Pembenahan menyeluruh diperlukan agar sistem rujukan berbasis kompetensi benar-benar menjadi solusi, bukan beban baru bagi rumah sakit maupun pasien.