3.719 Relawan Kesehatan Dikerahkan, Layanan Medis Jangkau Ribuan Pengungsi di Aceh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:

• Kemenkes mengerahkan sebanyak 3.719 relawan kesehatan ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh.
• Relawan ini untuk memastikan layanan medis tetap berjalan di kawasan terdampak bencana.
• Ribuan relawan dimobilisasi sejak hari-hari awal bencana dan kini melayani pengungsi di ribuan titik pengungsian.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengerahkan sebanyak 3.719 relawan kesehatan untuk memastikan layanan medis tetap berjalan di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. 

Ribuan relawan tersebut dimobilisasi sejak hari-hari awal bencana dan kini melayani pengungsi di ribuan titik pengungsian.

Baca juga: Setelah Aceh, Kini Bendera Putih Berkibar di Nanggalo Padang, Warga Mulai Putus Asa

Seluruh relawan dikoordinasikan melalui Health Emergency Operation Center (HEOC) sesuai prosedur penanganan krisis kesehatan nasional. 

Berdasarkan laporan kumulatif Sub Klaster Pelayanan Kesehatan, relawan tersebar di 18 kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

Dua wilayah dengan konsentrasi relawan terbesar adalah Kabupaten Pidie Jaya dengan 1.065 orang dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 923 orang.

Distribusi ini disesuaikan dengan tingkat dampak bencana dan kebutuhan layanan kesehatan di lapangan.

HEOC dibentuk sejak hari pertama hingga hari ketiga pascabencana di seluruh wilayah terdampak. 

Baca juga: TASPEN Salurkan Jaminan Kematian bagi ASN Korban Bencana Aceh Tamiang

Pusat kendali ini berfungsi menganalisis kebutuhan tenaga medis, mengatur pergerakan relawan, serta memastikan layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh pengungsi secara merata.

Sejak hari kedua bencana, relawan kesehatan mulai ditempatkan di berbagai fasilitas layanan. 

Saat ini, pelayanan diberikan melalui 309 puskesmas, 23 rumah sakit pemerintah (RSUD serta RS TNI/Polri), dan 377 pos kesehatan yang melayani 1.008 pos pengungsian.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Agus Jamaludin, menyebut koordinasi menjadi kunci utama agar layanan kesehatan tidak terputus di wilayah terdampak.