“masalah P3K paruh waktu ini cukup banyak dikeluhkan. Banyak tenaga yang sudah mengabdi bertahun-tahun lolos P3K paruh waktu, karena tidak masuk dalam database. Ini harus jadi perhatian, jangan sampai mereka yang sudah bekerja lama justru tidak mendapatkan kejelasan status,” ujar Weny.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama bahwa RPJMD Mahulu harus menjadi dokumen yang visioner, inklusif, dan merefleksikan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang kuat dalam lima tahun ke depan. (DD/PB)

Baca juga: Sosok Dono Kasino Indro yang Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Lombok Tengah dari PKS