TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) Bobby Afif Nasution mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut). Penolakan itu ia lakukan karena sejumlah proyek dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.

Bobby mengatakan, sejak dirinya dinyatakan memenangi emilihan gubernur (pilgub) Sumut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat. Sebagian di antaranya mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuannya.

Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram. Sebab, dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.

"Ada yang datang mengucapkan selamat. Habis itu, minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ujar Bobby dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (21/5/2026).

Salah satu yang ia soroti adalah proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurut dia, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

Baca juga: Herman Deru & Gubernur Sumut Bobby Nasution akan Bantu Pemulangan Jenazah Korban Kecelakaan Bus ALS

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos. Tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," katanya.

Bobby menegaskan bahwa dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas. Hal itu terutama berlaku jika anggaran proyek terkesan dimahalkan.

Oleh karena itu, ia mengaku akan lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD. Langkah itu ditempuh agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

"Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," kata Bobby.

Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut. Mereka diminta tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal ataupun hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

Menurut Bobby, setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Program tersebut, kata dia, tidak boleh sekadar menghabiskan anggaran daerah.

Baca juga: Duduk Perkara Bobby Nasution Marah ke Camat di Tapteng: di Sini Paling Lambat Kerjanya, Tau Kau