TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait jadwal pemadaman belum dilakukan secara maksimal.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat meninjau Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, Medan, Senin (8/6/2026).

Dalam kegiatan itu, Bobby didampingi oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut Deddy JP Harahap serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Harahap.

Turut hadir General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Mundakhir Salman, General Manager PLN UIP3B Sumatera Amiruddin, Manager UP2B Sumbagut August Achilles, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyampaikan bahwa masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan.

Baca juga: Pasutri Hormat dan Sujud di Kantor Bobby Nasution Gegara Tak Mampu Bayar Pengobatan Anak Rp 180 Juta

"Masyarakat sudah mengeluh, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari," ujar Bobby dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin (8/6/2026).

Bobby menilai, masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik yang disebabkan cuaca ekstrem. Namun, kondisi itu seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang transparan dan terkoordinasi kepada pemerintah daerah ataupun masyarakat luas.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Pihak PLN juga bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/walikota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi, jangan seperti ini, terus beralasan," kata Bobby.

Atas kondisi tersebut, Bobby meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumut. Kompensasi tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat diwujudkan melalui keringanan tagihan listrik ataupun diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar, apabila memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Seberapa nanti besaran kompensasi yang diberikan, itu kita minta kepada PLN untuk menentukan. Namun, yang jelas penekanan kita ke situ, harus ada kompensasi. Sebagaimana kita yang terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran. Kita tunggu dua tiga hari ke depan untuk proses perbaikannya," terangnya.

Baca juga: Perangi Narkoba, Gubernur Bobby Nasution Kerahkan Patroli Gabungan di Asahan

Sementara itu, Mundakhir menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Bobby dan masyarakat Sumut atas gangguan layanan yang terjadi. Menurutnya, PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan.

Terkait usulan kompensasi, Mundakhir menyatakan pihaknya akan meneruskan permintaan Gubernur Bobby kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengingat kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat.

Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan sehingga pasokan listrik kembali normal.