TRIBUNNEWS.COM - “Semen di Jawa harganya Rp 50-60 ribu. Tapi di Papua bisa Rp 1 juta bahkan Rp 1,2 juta.”

Fakta inilah yang membuat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merancang pembangunan infrastruktur transportasi yang dapat menjalin konektivitas antarkota, antarkabupaten, antarprovinsi, antarpulau, dan antar wilayah.

Presiden Jokowi ingin mewujudkan konektivitas ini salah satunya dalam bentuk pembangunan tol laut. Tol laut di sini bukanlah pembangunan jalan tol yang dibangun di atas laut. Seperti dilansir situs resmi kepresidenan RI, tol laut berbentuk pembangunan transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan yang melayani tanpa henti dari Sabang hingga Merauke.

Program ini dibutuhkan untuk menekan biaya logistik yang akan berimbas pada harga-harga kebutuhan pokok di wilayah luar Jawa, khususnya di timur Indonesia yang memang tidak bisa menikmati harga ekonomis seperti di wilayah lain Indonesia, misalnya Pulau Jawa.

Topik ini juga dibahas dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Pengembangan Ekonomi Maritim dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Laut” di kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Turut hadir dalam diskusi sekaligus pemaparan kinerja tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Dalam forum ini, Menko Luhut menyampaikan target pembangunan tol laut ini.

“Transportasi yang tidak efisien menimbulkan biaya logistik yang mahal. Program tol laut dan semua jalan yang kita bangun, kelak menimbulkan keseimbangan harga. Kalau 2019 kita bisa potong setengah biaya logistik, itu bagus,” ungkap Luhut.

Lebih lanjut, Menko Luhut memaparkan porsi biaya logistik di rata-rata wilayah Indonesia menyumbang sekitar 14,1 persen dari total biaya perdagangan. Hal ini menjadikan biaya logistic di Indonesia masih relative mahal dibandungkan Negara lain di Asia, seperti Jepang misalnya, yang hanya 4,9 persen untuk biaya logistik.

Menurut Menko Luhut, sejak pemerintahan Jokowi-JK menetapkan Poros Maritim sebagai salah satu program pembangunan strategis nasional terus berupaya menurunkan biaya logistik dengan membangun berbagai fasilitas dan infrastruktur penunjang.

Tol laut diarahkan untuk mendukung proses distribusi logistik lebih efisien dengan mengintegrasikan pembagian tugas antara operator logistik, baik di laut, darat, dan udara serta pengembangan gudang logistik lokal.