Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani didampingi Menteri Sosial, Idrus Marham, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Kepala Staf Presiden, Moeldoko hari ini melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua.

Menko PMK beserta rombongan tiba di dermaga Aswan, Agats, sekitar pukul 09.00 WIT, Kamis (22/02/2018).

Menko PMK Puan Maharani menyampaikan bahwa kunjungan kerja kali ini dalam rangka monitoring dan evaluasi pasca dicabutnya KLB gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat.

Pemerintah ingin memastikan agar pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bansos berjalan dengan baik.

Begitu pula dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat. Menko PMK berserta rombongan melakukan penyisiran dan pengecekan berbagai program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita melakukan penyisiran dan pengecekkan. 90 persen program bantuan yang diberikan pemerintah pusat sudah disalurkan. Bantuan yang ada, dikirim langsung ke kabupaten dan tidak lagi melalui provinsi,” ungkapnya.

Terkait dengan tenaga tenaga pendidik dan kesehatan, Menko PMK menegaskan akan diatur sesuai kebutuhannya. Sudah ada 4 tim kesehatan yang telah diterjunkan oleh Kementerian Kesehatan.

Bulan ini rencannya akan ditambah dengan Tim Nusantara Sehat berjumlah 30 orang yang akan menyisir dan memberikan pelayanan ke distrik-distrik di seluruh Kabupaten Asmat.

“Sebelumnya, kita sudah mengirim 4 tim dari Kemenkes. Mulai bulan ini akan ada Tim Nusantara Sehat yang terdiri dari 30 orang dan akan menyisir ke distrik-distrik di seluruh Asmat,” ujar Menko PMK.

Secara umum kondisi kasus gizi buruk, Menko PMK kembali menegaskan bahwa saat ini telah tertangani dengan baik.

Dari 80 kasus gizi buruk yang sempat terjadi kini tinggal 2 pasien dengan kondisi 1 pasien sudah diperbolehkan pulang dan satu lagi masih butuh perawatan karena ada kelainan medis.

Meski demikian Menko PMK berharap mitigasi terkait dengan KLB gizi buruk dan campak bisa dilakukan secara holistik dengan semua kementerian dan lembaga terkait dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pemerintah ingin melakukan langkah-langkah holistik berkesinambungan secara bertahap. Jadi bukan karena KLB nya sudah dicabut lalu ditinggalkan.

“Memang banyak hal yang harus dilakukan seperti terhadap perubahan perilaku hidup bersih, pola makan sehat dan bergizi. Bagaimana kita menanam pangan sehingga ada ketahanan pangan. Memang sagu ada di sini, tapi bagaimana cara mengolahnya dengan baik. Sosialisasi dan edukasi ini harus dilakukan secara bertahap,” pesan Menko PMK.