Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Gandeng BNI Terapkan Smart Office

Smart Office merupakan sebuah konsep kantor yang selalu terkoneksi dengan dukungan perangkat dan solusi Teknologi Informatika.

Editor: Content Writer
zoom-in Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Gandeng BNI Terapkan Smart Office
dok. Kemendes PDTT
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mewujudkan Smart Office. 

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi (RB) untuk memperbaiki kinerja di lingkungan kerjanya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mewujudkan Smart Office.

Smart Office yang dibangun di lingkungan kerja Kemendes PDTT ini merupakan sebuah konsep kantor yang selalu terkoneksi, cashless, dan paperless dengan dukungan perangkat dan solusi Teknologi Informatika (TI) dalam semua fungsinya.

Dukungan tersebut mulai dari fungsi keuangan, kepegawaian atau Sumber Daya Manusia (SDM), hingga Administrasi atau Reporting.

Selalu menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi, membuat pelawak ternama Indonesia, Lies Hartono atau akrab disapa Cak Lontong mengungkapkan kekagumannya saat menjadi pembawa acara Peluncuran Smart Office Kemendes PDTT di Jakarta, Rabu (01/08).

“Jadi meskipun ngurusin desa, tapi tidak ndeso,” ujarnya.

Smart Office Kemendes tersebut diluncurkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J Kede

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, penerapan smart office dilakukan agar data yang dibutuhkan oleh kementerian dapat diakses lebih cepat dan akurat.

Berita Rekomendasi

Dengan begitu, kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat desa dan daerah tertinggal akan menjadi lebih cepat.

“Kita memang telah berhasil melaksanakan amanah presiden dengan menyalurkan dana desa. Kita lihat penyerapan dana desa terus naik dari 82 persen (2015) sampai naik ke 99 persen (2017). Meski begitu PR kementerian ini masih banyak,” ungkapnya.

Ia mengatakan, peningkatan kinerja kementerian menjadi sangat penting mengingat Kemendes PDTT adalah bagian strategis dari pemerintahan yang menentukan maju atau tidaknya negara Indonesia. Menjawab tantangan tersebut Kemendes PDTT menjadi yang pertama dalam kabinet yang memunculkan smart office.

“Dalam smart office ini semua data langsung terintegerasi dalam database kepegawaian kita. Sehingga absen, file karyawan, semuanya langsung terintegerasi,” terangnya.

Mendes PDTT Eko mengatakan, Indonesia berawal dari negara miskin tanpa disadari telah tumbuh menjadi negara besar yang pada tahun 2050 diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 dunia.


Namun ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut harus dibarengi dengan pengurangan angka kemiskinan.

“Indonesia walaupun saat ini kita sudah menjadi negara dengan ekonomi nomor 16 dunia, tapi kita punya banyak PR. Masih banyak masyarakat hidup miskin dan sebagian besar ada di desa,” katanya.

Terkait hal tersebut menurutnya, untuk mengangkat desa tertinggal menjadi desa mandiri dan mengangkat derajat masyarakat miskin tak hanya cukup melalui uang, namun harus dibarengi oleh perencanaan yang baik, detil, serta pendampingan dan pengawasan yang baik pula.

“Semoga dengan smart office ini kita bisa melayani masyarakat di desa tertinggal menjadi lebih cepat. Sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengapresiasi penerapan smart office Kemendes PDTT. Menurutnya, sudah saatnya bahwa tata kelola kementerian tidak lagi dilakukan secara manual namun dilakukan secara digital.

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sesuai tugasnya adalah kementerian yang sangat strategis. Karena pondasi pembangunan ada di desa. Dengan majunya desa, pasti diikuti dengan kemajuan kota/ kabupaten dan lainnya,” ujarnya. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas