Tidak kalah penting, Sekjen juga menekankan perlunya para pejabat struktural dan fungsional mempertahankan capaian yang selama ini telah diperoleh khususnya dalam pengelolaan anggaran Negara yang terus semakin meningkat yang secara simultan dengan gerak maju reformasi birokrasi yang tengah gencar dilaksanakan.

Hartono mengingatkan, anggaran Kementerian Sosial terus meningkat dari waktu ke waktu, yakni pada 2017 sebesar Rp17,5 triliun, pada 2018 sebesar Rp43,3 triliun, dan di 2019 Rp58,9 triliun. Sejauh ini pengelolaan anggaran di Kemensos berjalan baik.

Hal ini dibuktikan dengan Kemensos yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai hasil audit BPK atas laporan keuangan Kemensos sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017.

Capaian ini diraih Kementerian Sosial di tengah naiknya anggaran terutama belanja bantuan sosial dan belanja yang lainnya dari semua satuan kerja (satker) baik di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) Kemensos di daerah. Bahkan anggaran tahun 2019 Kemensos berada di peringkat ke-5 terbesar dari 86 kementerian dan lembaga.

“Kita menyikapi opini WTP saat ini bukan sebagai prestasi atau capaian luar biasa tapi WTP harus menjadi tradisi setiap tahun. Maka sejalan dengan nilai anggaran yang semakin besar, pengelolaannya juga harus semakin baik dan profesional mengacu pada sistem akuntansi pemerintah, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi sesuai prinsip-prinsip good governance ,” kata Hartono.

“Prinsipnya ‘anggaran yang besar’ harus dikelola secara baik, profesional dan akuntabel, sekaligus mencerminkan kualitas belanja/kinerja, dan harus disampaikan ke masyarakat agar tahu dengan keberhasilan dan kinerja program-program kita,” kata Hartono. Oleh karena itu jajaran Setjen harus satu visi dan solid. (*)