Yogyakarta, 15 Mei 2019 - Pengarusutamaan dinilai menjadi kunci sukses pengembangan sektor pariwisata di Tanah Air dengan melibatkan peran pemerintah dan lembaga daerah.

Kepala Bidang Perancangan dan Pengembangan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Muhadjir Suni, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Peran Pemerintah dan Lembaga Lokal dalam Perencanaan, Pengembangan, dan Pangarusutamaan Pariwisata, di Hotel Horisson Ultima Liss Malioboro Yogyakarta, Rabu (15/5/2019) mengatakan permasalahan mengenai pariwisata sangat kompleks dan tidak pernah habis.

“Sementara kita dikejar target untuk bisa mencapai kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta pergerakan wisatawan nusantara. Dukungan serta masukan dari pemerintah dan lembaga lokal mengenai permasalahan di daerah diperlukan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengarusutamaan pariwisata. Apalagi, mereka yang berada langsung di lapangan," ujarnya.

Sejumlah narasumber seperti Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Sudarningsih, Tenaga Ahli Pusat Studi Pariwisata UGM Phill Janianton, serta Tim LPEM FEB UI Riatu Mariatul dan Sowwam juga hadir dalam FGD yang mengundang dinas-dinas, asosiasi pariwisata, serta para kepala desa di Yogyakarta.

Menurut UNWTO, pengarusutamaan pariwisata merupakan advokasi nilai pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi.

Inklusinya sebagai prioritas dalam kebijakan nasional, global, dan kebutuhan untuk menciptakan ruang bertindak yang setara bagi sektor pariwisata untuk berkembang.

Lebih lanjut, Phill Janianton menjelaskan wacana yang dibangun pemerintah menempatkan pariwisata sebagai prioritas memiliki dampak besar. "Tidak hanya berdampak pada kontribusi penghasilan daerah tapi juga bagaimana cara pemerintah daerah bekerja,” katanya.

Sebagai contoh, karena Danau Toba menjadi daerah pariwisata prioritas, akhirnya mengubah cara pemerintahnya bekerja, dengan cepat membangun jalan tol yang menghubungkan Medan ke Tebing Tinggi sehingga mempersingkat perjalanan wisatawan ke Danau Toba.

Pengarusutamaan pariwisata dinilai Phill penting karena jika dikelola dengan cerdas pariwisata memiliki dampak ekonomi luas, akan bersifat multisektoral, dan mengakomodasi kebutuhan pergerakan dalam setiap pembangunan.

Untuk itu, komitmen tinggi dari pemangku kepentingan pariwisata, baik pemerintah maupun lembaga daerah, diperlukan dalam mengarusutamakan pariwisata.

“Dalam pengarusutamaan pariwisata, pemerintah memiliki sejumlah peran dalam kordinasi, perencanaan, regulasi, dan fasilitasi. Sementara itu, lembaga lokal dapat berperan dalam mobilasi, advokasi, dan konservasi," ujar Phil lebih lanjut.

Tim LPEM FEB UI yang diwakili Riatu Mariatul menjelaskan kurang optimalnya kordinasi antara daerah dan pusat menjadi tantangan dalam pengarusutamaan pariwisata.

“Lingkup kerja yang multidimensional dan menyangkut banyak pihak sehingga menyebabkan kurang optimalnya kordinasi menjadi tantangan dalam mewujudkan pengarusutamaan pariwisata,” kata Riatul.

Kementerian Pariwisata sendiri memiliki kewenangan terbatas sehingga akhirnya pemerintah daerah harus melakukan kordinasi ke banyak pihak, misal untuk mengurus aksesibilitas merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.