Dia menegaskan, bahwa ujung dari semua konflik di tanah air di zaman Belanda adalah politik devide et impera. Memecah belah untuk menguasai. Hanya dengan memecah belah, Belanda bisa menguasai. “Jangan lagi menggunakan politik itu, untuk Banyuwangi yang sudah makin maju dan damai,” ujar Antariksawan.

Terlalu mahal, membangun kedamaian, menciptakan optimisme, membuat situasi kondusif untuk bergerak maju. Apalagi, di sektor pariwisata, yang membutuhkan ekosistem damai, tenteram, dan penuh keramahan.

Masyarakat Banyuwangi sudah membuktikan bahwa pariwisatalah yang menyulap daerahnya menjadi hebat dan berprestasi, sehingga puluhan kabupaten kota di Indonesia belajar dari sukses Banyuwangi.

Kembali ke soal sejarah, Antariksawan melanjutkan, Belanda di mana-mana menggunakan siasat pecah belah. Dengan mempertentangkan antar suku, antar kerajaan, antar putera pangeran, antar keluarga kerajaan, antar agama, antar aliran, antar kekuatan.

“Apakah kita akan kembali ke era konflik antar saudara sendiri? Tentu kita tidak mau, dan jangan dipancing dengan logika yang salah,” tegasnya.

Sekali lagi, lanjut Antariksawan, konflik dalam sejarah Blambangan alias Banyuwangi di masa lampau tidak sepenuhnya berhulu di unsur agama dan suku, melainkan unsur politik. Tujuannya menguasai! “Perebutan kekuasaan antar keluarga yang menjadi sebab keretakan persatuan dan menjadi pintu masuk Belanda,” tuturnya.

“Secepat apapun kebohongan berlari, yakinlah kebenaran akan melewatinya. Sehebat apapun membungkus analisa, jika untuk menghancurkan kekerabatan tradisi budaya, pasti akan kelihatan belangnya. Jangan memecah kerukunan umat di Banyuwangi!” pungkas Antariksawan.(***)