SVLK, SIPONGI dan PROPER, tiga inovasi pelayanan publik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Gumaya Tower, Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis malam(18/07/2019).

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan ditingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.

Sementara PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web) menjadi dua dari 99 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini.

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah, serta Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman hadir dalam pemberian penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Syafruddin.

"KLHK di tahun 2019 memperoleh dua penghargaan KIPP Top 99, yaitu PROPER dan SIPONGI, ditahun ini juga kita mendapatkan penghargaan atas inovasi di 2018, yaitu SVLK yang dilombakan ditingkat internasional bersama 21 inovasi lainnya yang masuk Top 99 ditahun 2018 yang lalu," ujar Bambang memberikan keterangan seusai acara.

Bambang menambahkan jika prestasi ini menunjukkan bahwa KLHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik terutama untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. Penghargaan ini juga menjadi sebuah sarana serta pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK.

Selanjutnya untuk KLHK dalam KIPP sudah tiga kali berturut-turut selalu masuk dalam TOP 99, yaitu tahun 2017, 2018, 2019. Atas prestasi tersebut Bambang mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya yang terus memberikan semangat kepada jajaran ASN KLHK agar semakin berorientasi melayani publik.

"Ternyata hari ini kita semua bisa merasakan manfaatnya. Sukses untuk kita semua dan tentunya sukses untuk Ibu Menteri LHK," pungkas Bambang.

Penyelenggaraan KIPP sendiri bertujuan untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kompetisi ini juga sebagai apresiasi dan penghargaan bagi inovasi-inovasi yang terjadi pada penyelenggara pelayanan publik. Tahun 2019, KIPP mengambil tema "Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan".

Ada sembilan kategori yang masuk dalam KIPP. Kategori tersebut adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, ada enam kriteria inovasi dalam KIPP tahun 2019, yaitu inovasi harus bermanfaat terhadap masyarakat, memiliki nilai kebaruan, efektif, dapat ditransfer, dan berkelanjutan.

"KIPP diselenggarakan sejak 2014, dan sejak saat itu hingga penyelenggaraannya ditahun ini trennya selalu meningkat, puncaknya ditahun ini yaitu 330 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melahirkan 3.156 inovasi. Total dari tahun 2014 sampai sekarang sudah didaftarkan sebanyak 13.214 inovasi pelayanan publik dari seluruh Indonesia," ujar Menteri Syafruddin.

Sejalan dengan hal tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun menyatakan bahwa saat ini pemerintah baik tingkat pusat dan daerah, mau tidak mau, suka tidak suka harus selalu berpikir dan berupaya mereformasi cara kerjanya demi mewujudkan pelayanan kepada publik yang semakin baik.

Hal ini menurutnya karena ekspektasi publik yang semakin tinggi atas kinerja pemerintah terutama dalam pelayanan publik. Pemerintah harus memenuhi ekspektasi itu agar masyarakat puas dan merasa terlayani dengan baik.