TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di hadapan Anggota DPR beberapa bulan lalu mengatakan Bulog tidak diberi peluang untuk menyalurkan beras seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.

Ia juga menyebut banyak penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran BNPT, salah satunya E-warong.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Zainal Dulung mengaku bingung dengan ucapan Buwas soal E-Warong siluman.

Menurut Andi, berdasarkan informasi yang didapat, andai yang dimaksud kalau masa pembagian bansos warung buka setelah itu tutup, dia tegaskan tak ada larangan

Ia menegaskan, tidak ada larangan untuk memasok beras dari manapun, sepanjang warung itu punya EDC (electronic data capture) dari bank.

"Ada izin dari bank sebagai agen, dia boleh menyalurkan bansos. Bagaimana anda bisa menyatakan siluman?. Siluman itukan tidak kenal. Jadi-jadian. Lah terus EDC dari mana? Apakah anda bisa langsung beli EDC. Kalau siluman bisa enggak bikin EDC sendiri. Terus yang siluman yang mana. Kalau punya EDC apa dia siluman?" kata Andi kepada Wartawan, Senin (30/9/2019).

Andi melanjutkan, mengenai 300 E-Warong yang tidak melapor, itu ada aturan tersendiri.

Menurut dia, warung harus lapor terlebih dahulu ke Bulog. Namun, kata dia, yang terjadi malah ke balik-balik.

"Ini satu perusahaan dengan satu kementerian. Masa dibandingkan sih. Kan beda banget," katanya.

Andi pun memohon ada kearifan melihat E-Warong. Bagi dia, warung itu merupakan program ada unsur pemberdayaan.

Selama ini, lanjutnya, orang miskin terima barang tanpa terlibat apa-apa seperti penonton saja.

"Sekarang rakyat ini tidak menjadi penonton. Menjadi pelaku. Kita kumpulkan orang untuk buat warung. Sudah itu, kita minta Himbara mengajarkan. Jadilah, agen E-Warong. Alhamdulillah ada penghasilan Rp 2-3 juta per bulan. Apakah itu tidak positif?" paparnya.

Dia juga menyayangkan temuan soal beras jelek di Batam dan di Jawa Timur. Namun, beras itu hasil masyarakat membeli, bukan bantuan pemerintah sehingga mereka mengembalikan.

"Sekarang kalau beli di toko kalau barangnya jelek kan dikembalikan. Mereka sudah kembalikan dan sudah digantikan yang baru yang bagus. Nah, sekarang yang mempermasalahkan itu pihak yang punya beras," katanya.

Seperti diketahui, Buwas sebelumnya mengatakan ada intimidasi dari agen E Warong kepada penerima BPNT.

“Agen ini punya penyuplai tersendiri dan mereka kerja sama untuk bagi hasil. Kemudian, saudara-saudara kita yang dapat bantuan ini dipaksa membeli di sana. Kalau menolak, namanya diancam dicoret (sebagai penerima bantuan),” kata Budi seperti dikutip dari Kompas.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal mengatakan, temuan mengenai ratusan e-warong yang diduga siluman alias ilegal sebagai wadah penyaluran BNPT di seluruh Indonesia sudah diserahkan ke penegak hukum. Ia pun enggan merinci persebarannya di lokasi mana saja.

"Kita kan sudah serahkan ke Satgas Pangan, jadi semua informasi kita serahkan ke penegak hukum, sekarang ranahnya di mereka," ujarnya saat dihubungi.

Dikatakan Awaludin, penyaluran BPNT pada prakteknya sekarang di beberapa tempat ada yang dipasok langsung dari Bulog dan masih ada yang dipasok dari pihak lain.

"Meskipun presiden pernah menyampaikan bahwa pelayanan BPNT dari Bulog, dan sudah ada edaran Kemensos, namun masih banyak yang dipasok dari pihak lain, karena juga ketentuannya membolehkan (dari selain Bulog)," ujarnya.

Awaludin mengaku kontrol kualitas beras di e-warong yang ditangani Bulog sangat bisa dipantau

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa tugas utama dari Perum Bulog adalah menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, bukan untuk mencari keuntungan.

"Memang Bulog itu bukan untuk cari untung. Bulog itu ditugaskan untuk melayani masyarakat, bukan untuk cari untung," kata Sulaeman.

Terkait dengan kondisi dan keluhan Buwas bahwa Bulog saat ini berada posisi merugi, menurutnya, situasi seperti itu sejatinya bukan hanya terjadi di Bulog saja. Dikatakan, kondisi tersebut juga terjadi di sejumlah BUMN.

Untuk itu, memang diperlukan upaya dan terobosan guna mengatasi hal itu. Menurutnya, jika hal itu tidak segera dituntaskan, maka akan berimbas kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dihubungi terpisah, mantan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso berpendapat, prinsip dasar Bulog harus dipegang dan selama sekian puluh tahun, Perum itu adalah sebagai alat pemerintah untuk stabitas pangan. Hal itu dia katakan menanggapi keluhan Buwas kalau Bulog akan bangkrut.

"Supaya tidak terjadi gejolak pangan, karena gejolak pangan dampaknya luar biasa. Dampak ekonomi terjadi inflasi. Dampak sosialnya, bisa menjadi keos. Nah, Bulog itu selama sekian puluh tahun, dia alat pemerintah untuk menjaga stabilisasi padi. Ada dua sisi, bagaimana menjamin harga produksi pada saat tertentu tidak jatuh karena over produksi. Pada saat kurang tidak terjadi pergerakan harga. Untuk itu bulog haru ada stok. Ini semua tentunya atas dasar penugasan oleh pemerintah," katanya.

Menurutnya, pemerintah juga harus bantu Bulog untuk kelurkan stok beras digudang.

"Kan stok ini dibeli dengan uang pinjaman, kalau tetap ada terus tidak bergerak ini artinya uang utangan itu membayar bunga bank. Kalau segera dikeluarkan dan dibayar. Dari hasil pembayaran itu membayar kreditnya sehingga bunganya akan berkurang. Kalau itu mandek dan tidak bergerak padahal itu waktu belinya menggunakan kredit ya kan setiap hari membayar bunga," katanya.

Dia melanjutkan, kalau dulu stok beras dibeli disalurkan untuk rastra. Jadi begitu dibeli disalurkan dan disalurkan harga tetap stabil, karena sekitar 10 persen disediakan melalui Bulog

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Bulog Sebut Ada Ratusan E Warong Siluman, Kemensos Bilang Begini