TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di hadapan Anggota DPR beberapa bulan lalu mengatakan Bulog tidak diberi peluang untuk menyalurkan beras seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.

Ia juga menyebut banyak penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran BNPT, salah satunya E-warong.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Zainal Dulung mengaku bingung dengan ucapan Buwas soal E-Warong siluman.

Menurut Andi, berdasarkan informasi yang didapat, andai yang dimaksud kalau masa pembagian bansos warung buka setelah itu tutup, dia tegaskan tak ada larangan

Ia menegaskan, tidak ada larangan untuk memasok beras dari manapun, sepanjang warung itu punya EDC (electronic data capture) dari bank.

"Ada izin dari bank sebagai agen, dia boleh menyalurkan bansos. Bagaimana anda bisa menyatakan siluman?. Siluman itukan tidak kenal. Jadi-jadian. Lah terus EDC dari mana? Apakah anda bisa langsung beli EDC. Kalau siluman bisa enggak bikin EDC sendiri. Terus yang siluman yang mana. Kalau punya EDC apa dia siluman?" kata Andi kepada Wartawan, Senin (30/9/2019).

Andi melanjutkan, mengenai 300 E-Warong yang tidak melapor, itu ada aturan tersendiri.

Menurut dia, warung harus lapor terlebih dahulu ke Bulog. Namun, kata dia, yang terjadi malah ke balik-balik.

"Ini satu perusahaan dengan satu kementerian. Masa dibandingkan sih. Kan beda banget," katanya.

Andi pun memohon ada kearifan melihat E-Warong. Bagi dia, warung itu merupakan program ada unsur pemberdayaan.

Selama ini, lanjutnya, orang miskin terima barang tanpa terlibat apa-apa seperti penonton saja.

"Sekarang rakyat ini tidak menjadi penonton. Menjadi pelaku. Kita kumpulkan orang untuk buat warung. Sudah itu, kita minta Himbara mengajarkan. Jadilah, agen E-Warong. Alhamdulillah ada penghasilan Rp 2-3 juta per bulan. Apakah itu tidak positif?" paparnya.

Dia juga menyayangkan temuan soal beras jelek di Batam dan di Jawa Timur. Namun, beras itu hasil masyarakat membeli, bukan bantuan pemerintah sehingga mereka mengembalikan.

"Sekarang kalau beli di toko kalau barangnya jelek kan dikembalikan. Mereka sudah kembalikan dan sudah digantikan yang baru yang bagus. Nah, sekarang yang mempermasalahkan itu pihak yang punya beras," katanya.