TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tidak menampik adanya pemalsuan data terkait pengujian KIR yang selama ini masih menggunakan sistem konvensional. Pasalnya, ada beberapa celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Kementerian Perhubungan meluncurkan Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLUe), Jumat, (23/8/2019) lalu.

Terkait tindakan pemalsuan data tersebut, Kasubdit Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Buang Turasno, ATD, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain mudahnya pembuatan stempel. Bukan hanya itu, pendistribusian buku uji yang tidak terkendali juga menjadi permasalahan tersendiri terkait data pengujian KIR.

“Seseorang dapat dengan mudah membuat stempel tanpa ditanya asal instansinya,” ujar Buang Turasno saat ditemui oleh Tribunnews.com di Jakarta, Senin (23/9/2019) lalu.

Buang Turasno menambahkan, peluncuran inovasi tersebut bukan hanya untuk meminimalisir masalah terkait pemalsuan data buku uji KIR. Namun, melalui BLUe juga dapat memangkas biaya produksi Kementerian Perhubungan hingga 50% lebih.

“Kerena buku uji (konvensional) harganya Rp 50 ribu per buku, namun melalui sistem BLUe, pemilik kendaraan akan mendapatkan dua sertifikat, satu smart card dan satu stiker hologram yang hanya seharga Rp 25 rupiah,” ujar Buang Turasno.

Dari security system-nya, Buang menjelaskan, BLUe dilengkapi dengan smart card yang menggunakan hologram dengan security tingkat tinggi.

“Jadi, kebetulan PT Pura di Kudus (dipercaya untuk membuat smart card BLUe) juga produksi paspor, kemudian mata uang (Rupiah) dan mata uang beberapa negara di Afrika juga mereka yang buat. Jadi kita upayakan dengan high security lah,” tegas Buang Turasno.

Bukan hanya itu, chip yang terdapat di smart card BLUe, memiliki berbagai teknologi yang yang memadai. Pasalnya chip yang terdapat di BLUe dapat dikembangkan juga sebagai e-wallet, seperti untuk pembayaran tol dan uji berkala.

Lantas untuk mekanisme BLUe, para pemilik kendaraan tidak perlu pusing. Untuk langkah awalnya, pemilik kendaraan melakukan pendaftaran di bagian administrasi, lalu menuju ke area pengujian kendaraan.

Jika pemilik kendaraan dinyatakan lulus, maka pemilik akan mendapatkan bukti tanda lulus uji berkala. Jika sebelumnya, secara konvensional pemilik kendaraan akan mendapatkan buku uji dan stiker lulus uji. Namun dengan sistem BLUe, stiker tersebut diganti dengan satu kartu pintar, dua sertifikat bukti uji dan satu stiker hologram.

Selanjutnya, sobek bagian bawah kiri lembar sertifikat, lepaskan sisi depan stiker hologram, dan tempelkan sobekan sertifikat tersebut. Tahap terahir, tempelkan stiker hologram di sisi kiri bawah kaca depan bagian kendaraan.

Untuk kelebihan lain, hasil uji dapat dicek dengan dua cara, yaitu melalui jaringan internet dan tidak. Jika ingin melihat hasil uji melalui jaringan internet, para pemilik kendaraan hanya perlu memindai QR Code yang ada di sertifikat dengan smartphone.

“Untuk melakukan itu (scan QR Code) bisa memakai aplikasi yang kita dapat unduh gratis di Playstore, nanti keluar juga datanya sama jadi memudahkan,” ujar Buang.

Lantas untuk melihat hasil pengujian tanpa jaringan internet, para pemilik kendaraan hanya perlu memakai fasilitas NFC dan hasil uji akan dapat dilihat.

“Jadi kartunya tinggal kita tempelkan saja dan terbaca, identitas pemilik kendaraan, identitas kendaraan termasuk foto dari 4 sisi, depan belakang, kiri dan kanan,” tambah Buang Turasno.

Selain itu, dari segi administrasi, smart card tersebut dapat menyesuaikan tanda tangan pejabat Kemenhub yang sedang menjabat.

“Dengan adanya smart card ini, begitu ada pergantian pemimpin bisa langsung terganti saat itu juga, jadi tidak ada lagi orang (pejabat) yang sudah mutasi kemana tapi tanda tangannya masih ada,” jelas Buang Turasno.

Bukan hanya itu, melalui BLUe, hasil uji dari setiap daerah akan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Jika sudah terintegrasi, pemerintah pusat akan dengan mudah melakukan kontrol untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait uji KIR.

Untuk pencapaian jangka panjang, Buang mengatakan, Kemenhub menargetkan pada akhir 2019, dari 468 balai pengujian, sebanyak 250 balai telah menerapkan BLUe. Namun, untuk menerapkan BLUe, balai pengujian harus mendapatkan akreditasi dari Kemenhub. Hal tersebut penting untuk balai pengujian karena dengan akreditasi, alat uji dan penguji yang terdapat di balai sudah sesuai standar yang berlaku.

Selain keunggulan dan upaya tersebut, diharapkan dengan adanya BLUe, Kementerian Perhubungan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bahkan, pendapatan tersebut nantinya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan sektor perhubungan darat.

“Penerapan digitalisasi ini akan mendatangkan kemudahan dan dapat meningkatkan PNBP. Itu semua akan kembali ke masyarakat,” tegas Menteri Perhubungan, Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (23/8/2019) lalu.

Agar merealisasikan program jangka panjang tersebut, Kemenhub gencar melakukan sosialisasi terhadap pihak terkait. Pasalnya, untuk menyukseskan BLUe perlu ada sinergi antar lembaga, masyarakat, dan pemilik kendaraan.

“Melalui Dinas Perhubungan di kabupaten kota, kami rutin mengadakan sosialisasi di berbagai daerah di Indonesia,” pungkas Buang Turasno.