TRIBUNNEWS.COM - Gelombang penolakan masuknya Ahok menjadi jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali muncul.

Kali ini penolakan datang dari Serikat Pekerja Pertamina RU 3 Plaju, Palembang.

Melalui Ketua Umumnya, Muhammad Yunus mereka menyatakan persyaratan Ahok cacat dari segi materil.

Ia juga mengatakan jika integritas dan pengalaman adalah persyatratan untuk menjadi pekerja BUMN.

Muhammad Yunus menyarankan untuk mencari putra putri yang terbaik selain Ahok.

Menurutnya sikap dan sopan santun Ahok ketika menjadi Gubernur DKI perlu dipertanyakan jika menjabat di BUMN.

"Mungkin kita melihat dari jejak terjangnya ketika menjadi Gubernur DKI yang selalu memberikan pandangan kericuhan dan sopan santunnya itu yang menjadikan kawan kawan bertanya," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV.com, Senin (18/11/2019).

Setelah Ahok, Erick Thohir Pilih Mantan Pimpinan KPK Jadi Bos BUMN Bidang Keuangan

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menolak memberikan tanggapan terkait penolakan Ahok masuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh serikat pekerja Pertamina.

Menurutnya pertanyaan tersebut lebih baik ditanyakan langsung ke Menteri BUMN.

"Tanya ke Pak Erick Thohir karena lingkup tugas beliau," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dilansir dari Kompas.com, Fadjroel mengatakan, saat ini proses penjaringan untuk sejumlah pimpinan BUMN masih dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Presiden Joko Widodo baru akan terlibat langsung dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA).

Saat ditanya apakah Presiden akan mempertimbangkan penolakan dari serikat pekerja dalam mengambil keputusan, Fadjroel juga enggan menjawab.

Ia hanya menegaskan bahwa Presiden Jokowi menampung masukan semua pihak yang disampaikan dalam sidang TPA.

Kabar Terbaru Erick Thohir yang Sapu Bersih Eselon 1, Ini 7 Nama yang Beralih jadi Direksi BUMN

"Di dalam TPA ada Presiden, wakil ketua Pak Ma'ruf Amin, kemudian Mensesneg, Pak Seskab, menteri terkait dan juga badan kepegawaian.

Praktis masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait," ujar dia.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menanggapi adanya penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan masuk jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, BUMN fokus pada profesionalitas.

Ia menjelaskan jika ada penolakan terhadap Ahok ada dua kemungkinan yang terjadi.

Pertama, mereka yang menolak takut dengan masuknya Ahok akan membersihkan birokrasi di BUMN.

Gebrakan Erick Thohir, Tarik Ahok dan Sapu Bersih Seluruh Deputi di Kementerian BUMN

Meski Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Ini Syarat dari Said Didu untuk Pemerintah jika Tetap Pilih Ahok

"Mereka takut terjadi seperti di DKI, bagaimana pak Ahok melakukan pembersihan terhadap birokrasi," ujarnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Minggu (17/11/2019).

Kemungkinan kedua adalah politik.

"Nah kalau politik itu lucu banget. Kenapa sampai kawan kawan di BUMN bermain main politik," ungkapnya. (*)

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)